Bandel – Penguasa Bisa Dipaksa Turun Oleh Rakyat
(Jangan Dungu Mencari Kambing Hitam)
— Sutoyo Abadi : 12.09.2025
“Ketimpangan dan gaya hedonis pejabat dan keluarga yang terjadi di Nepal, Srilangka dan Bangladesh mendekati yang terjadi di Indonesia. Rakyat menderita tapi pejabat pesta pora kemewahan hasil “kerjasama” antara Oligarki, Politisi, dan Penegak Hukum (OPPH), ini sangat berbahaya.”
Kewajiban dan tugas penyelenggara negara khususnya Presiden adalah harus tetap berpedoman antara lain pada Pancasila sila ke 2 “Kemanusiaan yang adil dan beradab”_ dan sila ke 5 _”Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”
Kalau lalai atas pedoman tersebut wajar karena Pancasila sudah dimandulkan dan UUD 45 sudah di ganti UUD 2002.
UUD 2002 ekonomi telah diubah model mafia Berkeley kapitalistik, bahkan menjadi full-fledged capitalism “kapitalisme dalam bentuknya yang penuh atau seutuhnya, ini menunjukkan sistem di mana pasar bebas adalah pengatur utama ekonomi di Indonesia”
Dampaknya keputusan politik untuk keadilan dan kemanusiaan ditransaksikan menjadi komoditas pasar gelap dikuasai para bohir kapitalis . Turunannya partai politik dan para politisi menjadi piaraan taipan karena mereka lahir atau dilahirkan dari modal logistik para taipan.
Regulasi kebijakan politik dibuat untuk kepentingan oligarki-korporasi, bukan untuk kepentingan rakyat.
Oligarki bebas membangun negara dalam negara, perampasan dan penguasaan lahan gila-gilaan dilindungi dengan legalitas Program Strategis Nasional ( PSN ) dan peraturan lainnya.
Penguasaan sumber daya alam bebas di kelola dan di kuasai para hohir kapitalis, bahkan sebagian lahan sumber daya alam di kuasai dengan mengusir kaum pribumi dengan kejam, bengis, kasar dan sadis
Tata kelola negara makin kacau lebih buruk dari era ORLA dan ORBA, ketika saat ini alat keamanan menjadi instrumen kekuasaan, sementara lembaga pengadilan menjadi pasar gelap di mana kasus-kasus hukum diperjualbelikan.
Gambaran kejadian tersebut puncaknya pasti akan melahirkan kemarahan rakyat seperti terjadi di Sri Lanka, karena meroketnya inflasi, kekurangan bahan bakar dan makanan. Bangladesh, karena Inflasi, pengangguran dan korupsi merajalela. *Nepal*, karena korupsi, kenaikan harga, kegagalan pemerintahan mengelola negara. *Indonesia* karena korupsi merajalela, kenaikan pajak, pengangguran dan pamer kekayaan oleh elite politik.
Kerusuhan di Bangladeh, Sri Langka dan Nepal, para pemimpin negaranya tidak mau mundur lantaran mereka berpikir mampu mengatasi kerusuhan, kemarahan rakyat memuncak menjadi tak terbendung, sehingga akhirnya hanya memaksakan penguasa di paksa turun dengan kekerasan.
Indonesia jangan banyak membela diri mencari kambing hitam, terus bergaya mencari siapa dalang perusuhnya, apalagi berdalih ada tindakan makar dan teroris. Semua menjauh dari sumber kejadiannya sama artinya akan memaksa rakyat bertindak lebih keras, akan memaksa penguasa mundur seperti kejadian di Nepal, Banglades dan Srilangka. (*)
