Oleh Anthony Budiawan – Direktur Pelaksana PEPS (Studi Ekonomi Politik dan Kebijakan)
Beralih ke pejabat Pertamina yang bermaksud melakukan tindak pidana korupsi dalam “pengaturan pengadaan” (tender rigging) sewa kapal. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT International Pertamina Shipping, menetapkan tersangka dan ditahan sejak Februari 2025.
Yang menjadi masalah, tuduhan jaksa terasa aneh bahkan lucu, terkesan amatir, terkesan hanya mengada-adakan kesalahan yang tidak ada.
*Pertama*, Yoki menyampaikan, atas permintaan Kerry, memberi informasi kepada Bank Mandiri bahwa PT PIS *pasti* akan menyewa kapal milik PT Jenggala Maritim Nusantara, di mana Kerry sebagai pemilik manfaat. Menurut jaksa, permintaan Kerry kepada Yoki dalam rangka pemberian kredit Bank Mandiri kepada PT Jenggala Maritim Nusantara.
Tuduhan ini jelas aneh dan mengada-ada. *Satu*, apa urusan Yoki, Direktur Utama PT PIS, mencampuri kredit Bank Mandiri? Tidak ada relevansinya sama sekali. *Dua*, apa relevansi memberikan informasi “pasti” dengan pengaturan pengadaan? Memahami pemberian informasi dengan pengaturan pengadaan merupakan pendapat subyektif untuk mengada-adakan kesalahan semata: bukan pembuktian. *Tiga*, perwakilan Bank Mandiri di dalam konferensi, sebagai Saksi Jaksa, sudah menyangkal tuduhan jaksa, dan secara tegas menyatakan bahwa proses evaluasi permohonan kredit PT JMN dilakukan sepenuhnya sesuai standar mekanisme internal Bank Mandiri, tidak ada pengaruh dan intervensi dari pihak manapun termasuk dari PT PIS maupun Yoki.
https://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/13416364612/ini-alasan-bank-mandiri-beri-kredit-ke-perusahaan-anak-riza-chalid
*Kedua*, Jaksa mengatakan, ada surat dari PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) kepada PT PIS (Pertamina International Shipping) untuk menambah frase “Pengangkutan Domestik”. Jaksa berasumsi, penambahan ini sebagai “pengaturan pengadaan” sewa kapal, agar asing tidak bisa ikut tender.
Tuduhan semacam ini sangat menyedihkan, dan sekaligus menyiratkan Indonesia dalam keadaan darurat hukum. Karena tuduhan ini mencerminkan jaksa tidak memahami permasalahan pelayaran. Alasannya sebagai berikut:
*Satu*, “pengangkutan domestik” adalah *sebuah fakta*, bahwa minyak yang diangkut tersebut memang untuk keperluan domestik di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, frasa “Pengangkutan Domestik” merupakan keharusan sesuai perintah undang-undang.
*Dua*, berdasarkan UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, kapal asing memang tidak boleh melakukan transportasi domestik. Hal ini dikenal dengan *prinsip cabotage* yang diterapkan hampir di seluruh negara pesisir di dunia.
Pada tahun 2018, setidaknya ada 91 negara pesisir di dunia yang menerapkan prinsip cabotage dalam sistem pelayarannya.
Pasal 8 ayat (1) UU No 17/2008 berbunyi, *“Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia”.*
Pasal 8 ayat (2) UU No 17/2008 menegaskan, *“Kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau atau antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia.”*
Jadi, penambahan “Pengangkutan Domestik” sudah sah dan sesuai UU. Prinsip cabotage memang untuk melarang kapal asing beroperasi di dalam negeri, untuk melindungi industri perkapalan dan transportasi udara di dalam negeri. *Fakta ini dengan sendirinya membuat tuduhuan jaksa gugur.*
*Ketiga*, jaksa berargumen lagi, akibat penambahan frasa “Pengangkutan Domestik” maka tidak ada persaingan, yang diplesetkan sebagai “pengaturan pengadaan”. Faktanya, kondisi dengan satu peserta merupakan hal yang lazim dalam industri pelayaran. Karena, hampir tidak ada kapal yang mengganggu, semua beroperasi. Ketika diperlukan mungkin hanya ada beberapa kapal (spot) yang bisa mengikuti tender, atau hanya satu, atau bahkan tidak ada sama sekali.
Oleh karena itu, persyaratan (Term of reference) dalam dokumen tender PT PIS sudah mengantisipasi kondisi tersebut.
Term of reference (TOR) Volume II, Pasal A7 (Persyaratan Jumlah Peserta), berbunyi: pengadaan dinyatakan memenuhi persyaratan dan akan dilanjutkan walaupun hanya terdapat satu dokumen penawaran yang sah;
TOR Volume II, Pasal B12 mengatur prosedur negosiasi dalam hal hanya terdapat satu penawaran, di mana (a) kalau harga penawaran sama atau di bawah owner estimasi PT PIS, dan (b) spesifikasi kapal sudah sesuai atau lebih tinggi dari yang ditetapkan PT PIS, maka *penawar tunggal tersebut dapat langsung ditetapkan sebagai nominasi calon pemenang*, dengan promosi manajemen PT PIS.
Dengan demikian, tuduhan jaksa bahwa “informasi kepastian sewa kapal” (yang sebenarnya tidak ada) dan penambahan frasa “pengangkutan domestik” )yang sesuai dengan UU) sebagai “pengaturan pengadaan” hanya ilusi dan pendapat subyektif, untuk mencari kesalahan yang tidak ada, yang menurut definisi mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji masuk kategori kriminalisasi.
Berdasarkan fakta di atas, tuduhan jaksa harus diyatakan gugur dan tidak berkekuatan hukum.
Sebagai penutup, Yoki Firnandi yang memberikan dedikasi hidupnya kepada Pertamina dan Negara, dihancurkan hanya dengan tuduhan yang tidak berdasarkan fakta seperti dijelaskan di atas. Karir yang cemerlang sirna dalam sekejap hanya karena ilusi dan subyektifitas. Keluarga menanggung beban yang luar biasa berat. Semoga peristiwa seperti ini tidak dapat segera dihentikan.
— 000 —
