TNI BERGERAK, BANDARA IMIP DI MOROWALI DISITA !!!
Oleh Dr Memet Hakim
Polemik tentang adanya Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) atau IMIP Private Airport yang berada di Kabupaten Morowali, terus berlanjut. Bandara ini berjalan tanpa kehadiran instansi negara. Akan tetapi ternyata bandara ini tercatat sebagai bandara khusus dan dibawah pengawasan otorita bandar udara wilayah 5 Makassar, diremikan 2019 era Jokowi.. (Detikcom, Rabu, 26 Nov 2025)
“Bandara yang beroperasi di Kawasan Industri Morowali, Sulteng, beroperasi tanpa otoritas, tidak diawasi oleh Bea Cukai dan Imigrasi, terkesan eksklusif, tertutup dan seperti “negara dalam negara”, itulah sebabnya Menhan Jendral Sjafrie Sjamsoeddin ngamuk.
Teoritis bandara ini diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang bandar udara khusus. Bandara ini tidak wajib memiliki pos Bea Cukai dan Imigrasi, tetapi wajib berada di bawah pengawasan negara melalui izin operasi, flight approval, dan pengawasan keselamatan.
Bandara serupa milik swasta sebenarnya banyak ditemukan dinegara RI tercinta ini, seperti Caltex di Riau, Exon di Aceh, dll., hanya saja bandara khusus ditempat lain tidak tertutup seperti di IMIP, artinya IMIP diduga menutupi operasinya seperti menyelundupkan tenaga kerja & barang-barang illegal, sehingga patut diduga bandara ini menjadi pusat penyelundupan. Tentu hal ini merugikan negara.
Keberadaan bandara ini bukan tidak diketahui, tetapi operasinya sangat diduga yang illegal. Bandara sekelas Soekarno Hatta saja tidak berkutik, manakala ada pesawat swasta nasional mengangkut tenaga kerja dari Cina, turun di pintu penerbangan dalam negeri. Di era Jokowi, setiap malam ratusan tenaga kerja turun di Cengkareng tanpa pemeriksaan yang seharusnya, berkat dirjen Imigrasinya yang berkhianat pada negeri.
Operasi seperti ini diduga berlanjut di bandara IMIP Morowali, mungkin juga areal tambang yang diperoleh PT IMIP tidak legal, atau Sebagian legal, sebagian tidak. Tentu pemerintahan era Prabowo tidak bodoh dan gegabah, mereka bertindak bersasarkan dokumen yang ada, hanya saja publik belum diberikan informasi lengkap.
Jika dimasa Jokowi dan Luhut investasi berupa invasi (menjual negeri) ini dianggap biasa, pejabat dan rakyat tidak berani. Saat ini berbeda kebijakannya. Semua harus tunduk pada UUD 45 yang menjadi pedoman TNI, tidak boleh ada kekayaan Indonesia dirampok orang asing.
Invasi Cina pelan tapi pasti, penyelundupan di Pelabuhan laut kecil seperti di PIK 1 sudah terbukti, hal yang sama akan terjadi di Pelabuhan lainnya termasuk tambang. Ijin reklamasi dampaknya invasi juga, maka dari itu harus segera dihentikan. Kementerian ATR dan KKP perlu diaudit secara tuntas terutama dugaan keberadaan mafia di Kementerian ini, akar program mulia Prabowo dapat dicapai (kasus PIK2 & Lahan milik JK)
Kasus bandara IMIP dan pertambangannya merupakan momentum yang tepat untuk memeriksa seluruh perusahaan tambang.
Perhitungan penulis dari penertiban Perusahaan tambang dan pembatalan Omnibus law dapat memberikan kontribusi nyata pada pendapatan negara secara nasional sebesar sekitar 2,000 trilyun.
Seperti halnya di Perkebunan kelapa sawit yang ditertibkan dikelola BUMN yang untuk perbaikan pemasukan ke negara. Begitu juga pertambangan illegal sebaiknya dikelola negara, agar hasilnya 100 % untuk kepentingan rakyat dan negara.
Prabowo harus tegas membersihkan para pembantunya yang terlibat dalam kasus IMIP dan tambang lainnya. Jangan sampai Prabowo melunak manakala temuan ini menyangkut geng Solo.
Ada baiknya jika bandara IMIP ini dijadikan lokasi pengembangan Batalion baru dari TNI AD dan Paskhas, sehingga penyelundupan dapat diawasi setiap saat.
Bandung, November 2025
