PERAN TNI & POLRI SAAT INI BAGI NEGARA
Oleh Dr Ir. Memet Hakim
Pengamat Sosial, Wanhat APIB & APP TNI
Harus diakui bahwa manuver Prabowo di luar negeri itu excelent sekali, patut diacungi 2 jempol. Diplomasi parade taruna & militer baik di India, Paris sangat berhasil memukau penonton dan memberikan kesan positip, garang, disiplin dan terlatih. Beberapa pemimpin negara luar juga kadang dibawa ke Akmil di Magelang untuk melihat parade taruna dan militer. Selain itu kerjasama latihan tempur dengan berbagai negara, mengundang tantara negara tetangga untuk ituk berlatih militer di Indonesia, memberikan kesan bahwa Indonesia dijaga oleh tentaranya yang kuat, keras, disiplin tetapi ramah dan manusiawi. Dibidang peralatan TNI dibawah Prabowo berhasil bekerja sama dengan Turki, Korsel, Perancis. Kanada, Belanda, Amerika Serikat juga telah menaikan martabat bangsa Indonesia di dunia.
TNI memang dapat diandalkan untuk urusan ini, diplomasi latihan tempur, parade militer dan kerjasama pembuatan peralatan militer darat, laut dan udara telah menempatkan Indonesia ditempat yang disegani didunia. Posisi ini sangat penting agar Indonesia tidak diganggu negara lain.
Kementerian Pertahanan dan TNI (AD, AL & AU) mendapatkan porsi anggaran sebesar Rp165,16 triliun pada tahun 2025 (CNN Indonesia, Rabu, 04 Sep 2024). Sedang Polri mendapatkan anggaran pada 2025 sebesar Rp 126 triliun, hanya untuk 1 instansi saja (APBN 2025 Kompas.com 04/01/2025). Artinya Polri mendapatkan anggara sangat besar, tetapi perannya terhadap negara tidak terlihat.
Berbeda dengan kiprah TNI yang positip, kepolisian justru baik di dalam negeri maupun di luar negeri menggerus nama baik pemerintah di mata rakyat Indonesia dan dunia. Perbedaan posisi ini mungkin akibat adanya perbedaan sikap dalam menafsirkan UU. Jika TNI “setia pada Negara” dan menjaga bangsa dari berbagai ancaman, polri “setia pada individu presiden”, bahkan kesetiaan tersebut berlanjut sampai setelah presiden diganti, dalam seperti misalnya Jokowi. Selain itu Polri terlihat jelas “memberikan kesetiaan pada pengusaha-pengusaha Cina rakus”, seperti dalam kasus PIK2. Sungguh menyedihkan jika Polri tidak menunjukkan kesetian pada negara dan presiden Prabowo, tetapi masih setia pada presiden lama yang dikenal sebagai sumber segala permasalahan.
Tentu saja posisi Polri seperti itu tidak mendukung upaya presiden Prabowo untuk menegakkan keadilan, menumpas korupsi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kasus yang mencuat ke permukaan dan menjadi berita nasional misalnya seperti kasus ijazah palsu, Polri terlihat adanya keengganan mencari kebenaran, tetapi justru memberikan perlidungan pada penjahatnya. Bukti2 yang ada tidak digali dengan seksama, bukti primer dianggap sekunder, informasi lapangan tidak ditindak lanjuti, akan tetapi polisi justru giat mencari alas an untuk mengkriminalisasi para aktivis dan ilmuwan yang mencoba membongkar kasus ini.
Sialnya kasus ini melebar sampai melibatkan organisasi hukum di luar negeri, membuat dunia tercengang, betapa brutalnya penegakkan hukum di Indonesia. Upaya Prabowo untuk meningkatkan martabat bangsa dan negara, diruntuhkan begitu saja oleh Polri, akibat manuvernya melindungi tokoh penjahat seperti Jokowi. Di dalam negeri rakyat sebanyak 88 % tidak percaya hasil uji Lab forensic Bareskrim, dibuktikan dengan hasil survey RH channel (Harian Umum, 24.5.2025). Suatu persepsi sangat memalukan bagi instansi kepolisian.
Di dalam berbagai podcast dan diskusi di layar kaca, seorang jendral polisi yang mengaku penasihat kapolri, terlihat satu barisan dengan buzzer pendukung Jokowi, sungguh ini sangat memalukan. Di tingkat Polda hal yang sama terjadi kepolisian terkesan bekerja sama dengan penjahat pemalsu Ijazah ini dalam upaya memenjarakan para ilmuwan dan para aktivis yang membela kebenaran.
Ditangan polisi, pasal-pasal di dalam kasus pidana dapat dipergunakan untuk menekan, mengintimidasi dan menakut-nakuti terlapor agar berhenti berupaya membongkat kasus ijazah palsu ini. Rakyat memang memiliki keyakinan dari data yang beredar di medsos, bahwa memang Jokowi memiliki ijazah palsu dan tidak lulus dari fakultas kehutanan UGM. Bayangkan 280 juta rakyat Indonesia tertipu oleh Jokowi, yang berhasil menjadi presiden 2x berturut turut. Jokowi sangat dikenal sebagai tukang bohong, tukang tipu dan perkataannya tidak dapat dipegang, sampai mahasiswa UI memberikan julukan “the king of lip service”.
Selain itu banyak kasus direkayasa oleh Polri, sehingga rakyat sulit mempercayai polisi. Krisis moral, etika yang melanda kepolisian tidak dapat direduksi oleh Kapolrinya, sehingga instansi kepolisian memberikan image negative terhadap kepemimpinan Prabowo. Masih banyak anggota polisi yang baik, tapi akhirnya mereka tenggelam di dalam arus system yang ada.
Jika saja Prabowo tidak dapat memperbaiki kepolisian, maka upaya memperbaiki martabat bangsa akan sia-sia di degradasi oleh instansi bersenjata ini. Prabowo akan menyesal kelak setelah tidak menjadi presiden lagi, kesempatan emas memperbaiki negara dan bangsa Indonesia, ternyata hanya menjadi retorika semata. Prabowo telah menjadi presiden selama 8 bulan lebih, kita tidak tahu apa yang akan dilakukan Prabowo disisa waktunya.
Bandung, 2 Agustus 2025
