Memupus Kendala, KDM Siap Tancap Gas

Catatan : Imam Wahyudi (iW)

KOREKSI kebijakan, lumrah terjadi dalam setiap suksesi kepemimpinan. Tanpa kebijakan anyar, tak kurang berpotensi ambyar. Tercencang harapan akan perubahan.

Itu pula, tampaknya yang tengah digadang Dedi Mulyadi. KDM, sapaannya — Gubernur Jawa Barat, meski baru akan dilantik (serentak) 20 Februari 2025 pekan esok. Sang gubernur ingin mengisi “masa tunggu” dengan berbagai kebijakannya nanti.

Demi lancarjaya dan segera berhasil guna. Mengolah masakan lebih awal, agar siap saji dan siap santap. Bak separuh putaran roda, hingga _running well_ saat peran dan tugas mengemudi.

Penulis memaknai, tak hendak cuma tampil beda. Koreksi kebijakan pendahulunya, perlu dilakukan. Utamanya terhadap kebijakan yang tak berkorelasi terhadap progresivitas pembangunan Jawa Barat. Mengoreksi kebijakan yang tidak populis atau berjarak kerakyatan.

Gubernur anyar tak seharusnya berkutat dalam opsi klise: “pembangunan berkelanjutan”. Dalam praktiknya, tak lebih pada “melanjutkan pembangunan”. Semata alasan ewuh pakewuh. Suksesi tak boleh berhenti sebatas tradisi periodisasi.

KDM bertekad merealisasikan garapan rumah bagi warga miskin. Kebetulan saja, kebijakan itu bertolak belakang dengan pendahulunya Ridwan Kamil — yang menghentikan program itu. KDM malah bakal menyiapkan anggaran Rp 30 – Rp 50 juta per unit rumah. Tentu saja, bersumber dari APBD Jabar.

Gubernur adalah pemimpin rakyat di tingkat provinsi. Meliputi daerah kabupaten dan kota. Tak seharusnya menomorsatukan program menak. Cenderung orientasi perkotaan yang dekat dengan sorotan kamera. Pada gilirannya, cuma dinikmati kalangan menak pula.

Rumor tak berkelanjutan, terkait Tim Akselerasi Pembangunan (TAP). Spesifik disebut Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ). Nomenklatur yang cenderung memaklumkan kepada khalayak tentang ketertinggalan pembangunan Jabar. Mungkin saja adanya. Penulis, justru menengarai semangat “bancakan” anggaran di balik itu. Semata mengakomodasi kerabat dan handai taulan.

Meski master program TAJJ itu sudah dihapus Pj. Gubernur, toh masih ada tersembunyi di sejumlah dinas. Hematnya, mesti dihapus total — hingga hadir satu komando program garapan.

Publik berharap Pemerintah Provinsi Jabar merupakan satu kesatuan ahli dan profesional dalam sistem kelola pemerintahan provinsi. Meliputi 20 dinas, 17 badan, 12 biro, dan satu sekretariat daerah. Pemanfaatan teknologi informasi yang sebaiknya terpusat. Selain yang spesifik, tidak lagi berserak di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

KDM sebentar lagi turun gelanggang gubernur. Tampak sudah cukup “pemanasan” dan siap tancap gas, mengitari sirkuit panjang Jawa Barat.*

– jurnalis senior di bandung.