KONSEP STRATEGIK KETAHANAN PANGAN & PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL
Memet Hakim, Senior Agronomis, Indonesian Design Engineering for national defence and Ketua Dewan Penasihat Aliansi Profesional Indonesia Bangkit
Sebagaimana diketahui bahwa produktivitas beras saat inibaru tercapai sekitar 50% nya saja dari potensi produksinya. Tentu alasannya bermacam-macam, tetapi yang pasti dengantingkat produktivitas padi sebesar itu, produksi beras Nasional tidak mencukupi. Produktivitas padi saat ini adalah 5 ton GKP (Gabah Kering panen atau 30 ton Beras, sedang potensinyaadalah 50 ton GKB atau 6 ton beras. Seandainya produktivitasBeras ini ditingkatkan sebesar 25 % saja, maka produktivitasBeras akan meningkat dari 3 ton menjadi 4 ton/ha, hal itusetara dengan 30 juta ton beras menjadi 40 juta ton beras. Kebutuhan Beras Nasional adalah 35 juta ton (dengan 2 bulanCadangan atau 37.5 juta ton (tyermasuk 3 bulan Cadangan).
Konsumsi beras Nasional sekitar 2,5 juta ton/bulan. Artinya untuk bisa swasembada diperlukan 30+5juta ton = 35 juta juta ton (cadangan 2 bulan) atau 30 + 7.5 juta ton = 37.5 juta ton (cadangan nasional 3 bulan). Jadi untukmencapai swasembada beras, setidaknya produksi berasnasional perlu ditingkatkan antara sebesar 17%-25%. Saat iniproduksi beras nasional sekitar 30-32 juta ton, sehinggakekurangannya 3-5 juta ton saja, sedang potensinya Beras lapangan sebanyak 40.79 juta ton. Indonesia masih bisamenjadi lumbung pangan, tanpa perluasan areal di Asia Tenggara.
Indonesia memiliki beberapa pengalaman membuat sawah di Kalimantan dan Merauke yakni. :
PortalMerauke (27 September 2024) melaporkan bahwasaat ini bahwa padi yang dihasilkan di Merauke ituproduktivitasnya rendah dari 49.573 ha yang dipanenmenghasilkan 189.200 ton gabah kering giling atau hanya 3.8 ton/ha GKG atau sekitar 2 ton Beras (67 % terhadap rerata di Indonesia). Artinya proyek berbiaya besar ini menghasilkanproduk sedikit. Tetapi tentu kita tidak boleh pesimismenghadapi kegagalan demi kegagalan diatas, justru kitaharus belajar dari pengalaman a.l. Proyek perluasan sawah yang terpusat (dijadikan proyek Pemerintah Pusat umumnyatidak membuahkan hasil, kerugian demi kerugian terusdialami.
Oleh karena Pemerintah Pusat harus merobah mindset dan strategi tentang perluasan sawah ini, jadikan proyekpengembangan sawah ini ke Kabupaten, denganpembiayaan dari pusat. Apabila setiap kabupaten penghasilpadi (diperkirakan ada 200 kabupaten dari 416 kabupaten di Indonesia) diberikan tugas menambah areal sawah sebesar 50-100 ha/tahun/kabupaten, maka setiap tahun akan nada pertambahan 10.000-20.000 ha sawah baru. Proyek padisebaiknya sejalan dengan program transmigrasi, supaya tenagakerja tersedia, dan sumber kehidupan terjaga.
Selain itu dengan mewajibkan sawah irigasi atau tadahhujan yang dimiliki oleh pengembang, ditambah denganperbaikan lahan irigasi teknis, maka maka diperkirakan akanada 1.57 juta ha sawah lagi, setara dengan penambahanproduksi Beras sebanyak 4.5 juta ton/tahun.
Proyeksi Pertambahan Produksi Beras Nasional (2025-2030)
Kemauan politik sudah ada yakni tekad presidenPrabowo untuk menghentikan impor beras dan memenuhikebutuhan pangan sendiri, masalah teknis sudah tersedia, tinggal yang belum siap adalah “masalah Organisasi” dan “Iklim Usaha”.
Masalah teknis semuanya adalah tugas dari Kementerian Pertanian a.l Meningkatkan dan menambah peran PenyuluhPertanian, Menggunakan hasil riset dari Balitbangtan, Mengurangi losses padi, Menjamin pupuk subsidi sampai kePetani dengan lancar, Menjamin kredit Ketahanan Pangan, Menyiapkan unit Mekanisasi (Panen, Angkut dan Pengeringan) di setiap Kecamatan penghasil Padi dan memperbaiki HPP GKP agar petani tertarik.
Jika petani bertambah kaya, tentu uang yang beredarberedar didaerah akan bertambah, roda perekonomianakan bergerak lebih cepat. Berbeda dengan impor beras, uang akan nyangkut dipengusaha, pejabat dan petani di luarNegeri, hal ini sungguh merugikan bangsa dan Negara.
Iklim Usaha yang maksud adalah penetapan Harga GKG pada level petani tahun 2025 sudah ada perbaikan dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500/kg GKP. Sebaiknya menggunakanformula sederhana misalnya harga beras medium dipasar(HET) Rp 14.000/kg, maka harga GKP dihitung 50 % x hargaBeras = Rp 7.000 kg GKP. Dengan demikian harga patokanakan lebih baik, tetapi tidak menambah beban konsumen. Hanya saja Bulog sebagai pembeli Gabah ini harus mau turunkebawah dan membeli langsung pada kelompok-kelompoktani apapun kondisinya. Pengeringan dan penyimpananmerupakan tugas Bulog, pelaksanaan pembelian ini harusdimonitor oleh seluruh stake holder, karena pada proses pengadaan GKP ini sering terjadi permainan yang menyebabkan petani malas berurusan dengan Bulog.
Pokok perbaikan iklim usaha adalah berupa“kemudahan mendapatkan pupuk subsidi” dan “kemudahanmendapatkan kredit perbankan” serta adanya “penetapanharga patokan GKP yang menarik”. Dengan penyederhanaanproses mendapatkan pupuk subsidi & kredit khusus untukpetani, ditambah dengan menariknya pedoman harga patokanGKP di Tingkat petani, diprediksi produksi akan meningkatdengan sendirinya sebesar 10-15 %.
Masalah Organisasi pada Ketahanan Pangan rupanyatidak sesederhana yang diperkirakan, karena ternyataKementerian Pertanian harus didukung oleh banyak instansiyakni 1. Kementerian PU, untuk urusan bendungan dan perbaikan jaringan irigasinya, 2. Kementerian Perdagangan, yang memberikan ijin impor Beras, 3. Kementerian Perindustrian yang memberikan ijin industri Pengolahan padidi pedesaan menyiapkan pupuk subsidi, 4. Kementerian Koperasi sebagai Pembina Badan Hukum Koperasi di daerah, 5. Bulog yang bertugas menerima dan menyimpan padi dan beras dari Petani, 6. BPN/ATR yang mengatur Tata Ruang di seluruh Kawasan, 7. Pemerintah Daerah sebagai pemilikwilayah didaerahnya dan 8. Perbankan (biasanya BRI karenajaringannya paling luas sampai ke pedesaan).
Masalah organisasi jarang sekali diperhatikan, karenamerasa setiap Kementerian dan Instasi dpat berjalan masing-masing, padahal sangat penting agar sasaran dapat dicapaidengan baik. Kementerian Pertanian sebagai core nya, harusdidukung oleh 8 instansi, ini pekerjaan tidak mudah, sebaiknya Menteri Pertanian minta bantuan ke Menhan untukmenempatkan personal Angkatan Darat yang pernah bertugasmengurus teritotial menjadi untuk menjadiKoordinator/Penanggung jawab tim Pangan ini, sekaligusuntuk memonitor operasionalnya di lapangan. Dengandemikian urusan pangan jelas siapa penanggung jawabnya.
Hal yang sama diperlukanjuga koordinator/ penanggungjawab di setiap Propinsi dan Kabupaten penghasil padi.
Kementerian tetapmenjadi core businessnya, untuk itu perlu bantuan Kementerian PU untuk perbaikanBendungan, jaringan irrigasi dan jalan produksi sertamemperbanyak pembuatan Gudang Pangan di setiap Desa. Gudang atau lumbung desa harus dapat menyimpan minimal 2.5 juta ton beras (Cadangan 1 bulan ) atau rerata kapasitasnya34 ton dibulatkan menjadi 50 ton beras/Desa. Dari Kementerian Perdagangan perlu bantuan menghentikanbenar2 ijin impor beras, lebih baik dana untuk impordilimpahkan kepada petani di DN.
Dari Kementerian Perindustrian diperlukan bantuanmemperbanyak Mesin2 Pengering kapasitas minimal 25 ton/hari di setiap Desa penghasil Padi serta memberikanpupuk bersubsidi secukupnya. Idealnya minimal 15 juta ton pupuk bersubsidi disapkan untuk tanaman padi, jagung, tebu dan palawija lainnya. Para petani agar dipermudahmendapatkan pupuk subsidi ini, jangan dibebani denganberbagai alat birokrasi, apalagi dengan intimidasi. Pupuksubsidi ini mungkin dimata para politisi dan Menteri Keuangan hanyalah penghamburan/pemborosan uang, padahal nyatanya justru menghasilkan uang, hanya sajauang tersebut bersedar di daerah. Misalnya subsidi pupukRp.5000/kg x 10 juta ton = 50 trilyun, kenaikkan produksi 15 % X 30 juta ton x 14.000 = Rp 63 trilyun, artinya ada surplus 13 trilyun. Begitu juga untuk jagung dan palawija lainnya. Dana ini seluruhnya bersedar di daerah penghasil pangan.
Dari Kementerian Koperasi diperlukan bantuanpembinaan operasional Koperasi di Pedesaan, KUD misalnyaperlu dihidupkan kembali tapi tanpa kecurangan. KehidupanKoperasi justru harus menghidupkan perekonomian desa. KUD baru ini juga diharapkan dapat menghilangkan mini market milik swasta yang merupakan mesin penyedot alirandana ke pusat.
Dari Bulog diperlukan bantuan penyerapan produksipadi, sesuai dengan harga yang telah ditetapkan, Bulog denganjaringannya yang sangat luas harus dapat menyimpan minimal 5 juta ton beras sebagai cadangan selama 2 bulan. KapasitasPenyimpanan Bulog tercatat saat ini hanya 4 juta ton saja. Apabila Bulog ditugaskan untuk menyimpan cadangan jagungselama 2 bulan @ 1.25 juta ton adalah 2.5 juta ton, makakapasitas Gudang Bulog perlu 7.5 juta ton.
Dari Perbankan diperluan bantuan keuangan, kredit untukpetani yang berbunga rendah dan dapat diulang kembalisetelah dilunasi. Jika biaya menanam padi diperlukan 30 juta/ha termasuk pupuk subsidi, maka sejumlah itulah yang perlu diberikan untuk setiap ha nya. Asalkan jelas dana kredittersebut digunakan untuk tanam padi pihak Bank tidak usahragu dan menetapkan prosedur rumit bagi petani pemilik lahandan petani penyewa lahan. Pihak Bank juga harus memilikipersonal khusus untuk memonitor perkembangan tanamanpadinya. Pihak bank dapat berkerja sama dengan Dinas Pertanian, Kelompok Tani, KUD Baru atau dengan Bulog agar dana kredit yang disalurkan dapat kembali dengan aman.
Dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional diperlukan bantuan berupa kepastianAreal Sawah/Padi Nasional atau Areal Pertanian Abadi, jangan sampai Menteri ATR memberi ijin kepada para pengembang yang menggunakan lahan sawah untukperumahan. Ijin penggunaan Areal sawah/padi yang telahterlanjur diberikan tetapi belum seluruhnya digunakan agar ditarik kembali atau dikoreksi luasannya. Areal sawah harusditanami padi, walau sudah dimiliki pengembang.
Pemda Provinsi dan Kabupaten memiliki peran pentingsekali untuk membantu meningkatkan produksi Pangan Nasional. Itulah sebabnya Gubernur dan Bupati setempatharus diajak serta dalam program ini. Sinkronkan Program Ketahahan Pangan Nasional dengan Program di daerah. Berikan apresiasi secara terbuka oleh Menteri Pertanian dan Presiden RI bagi Kepala Daerah yang memilik prestasi baik.
Ada kesalahan mendasar di dalam mindset para pemegang keputusan dalam mengelola suatu Negara, “menganggap pangan sebagai komoditi biasa.” Ini yang harusdiperbaiki. Pertama petani itu harus punya pendapatan yang wajar dan cenderung berpendapatan tinggi, kedua Harga berastidak harus murah, tetapi wajar, sehingga konsumen non petani dapat membelinya, ketiga Pemerintah lewat Bulogharus mau membeli Gabah petani setiap saat minimal 20 – 30 % dari kapasitas Nasional, keempat Koperasi yang selama initidak berkembang harus menjadi Lembaga terdepan untukmembeli Gabah Kering Panen dan diolah menjadi beras. Itulah sebabnya setiap KUD harus memiliki mesinpengering dengan kapasitas memadai. Alat pengering ini juga dapat digunakan untuk mengeringkan Jagung, kedelai dan serealia lainnya.
Inilah beberapa catatan yang dapat dilakukan agar Indonesia dapat mencapat produksi Nasional sebanyak48.97 juta ton/tahun, sedang kebutuhan Nasional hanya35-37.5 juta ton saja. Dengan adanya tambahan produksiberas sebanyak 18.97 juta ton, maka produksi beras Nasional menjadi 31 juta + 19 Juta = 40 juta ton beras, suatu jumlahyang lebih dari cukup untuk konsumsi Dalam Negeri.
Ada 9 langkah menuju keberhasilan program KetahananPangan ini sbb :
Sebagai gambaran Produksi Beras sejak tahun 2018 sampai sekarang cenderung stagnan dan bahkan menurun,padahal konsumsi beras Nasional selalu meningkat karenapertumbuhan penduduk, termasuk TKA RRC dan wisatawanyang datang. Artinya ada penurunan produksi akibatluasan dan produktivitas berkurang. Indonesia perlumenetapkan Areal Pertanian Pangan secara permanen, sehingga tanah-tanah subur tidak beralih fungsi menjadiperumahan di pinggiran kota. Perumahan sebaiknya di tempatkan di daerah yang kurang atau tidak subur, sehinggaproduksi pangan Nasional terjaga.
Yang patut kita ingat bahwa Petani itu tidak digajinegara, mereka cukup diberikan insentip berupa penetapanharga patokan yang menarik. Tanaman pangan adalahproduk pertanian, merupakan tanaman utama dan penting bagi ketahanan pangan dan ketahanan bangsa, sehingga tidak boleh dianggap komoditi biasa yang diukurmurah dan mahal. Semua produk pertanian melibatkanbanyak sekali petani dan buruh tani. Mayoritas pendudukIndonesia juga tergantung dari kegiatan pertanian, sehinggakegiatan ini harus mendapatkan perlindungan dan perhatianserius.
.
Petani bukan manusia super yang selalu dimintakontribusinya memberi makan penduduk Indonesia, sudahwaktunya pemerintah memuliakan para petani, bukanmengekspoitasi mereka.. Pemerintah cukup membantupetani dengan rangsangan ekonomi, fasilitas, penyuluhan, pengembangan kapasitas dan penghargaan. Perbaikan iklim usaha ini akan memanggil para pemuda untuk kembali kedesa bekerja di bidang pertanian, sehingga daerahmenjadi pusat ekonomi.
Bandung, 3 Januari 2025
