Bara Iklan Lowongan Kerja PT KAI, Membakar Kredibilitas Citra DPR dan Pejabat Tinggi Negara

Bara Iklan Lowongan Kerja PT KAI, Membakar Kredibilitas Citra DPR dan Pejabat Tinggi Negara

Oleh: WA Wicaksono, Storyteller, Analis Iklan dan Pencitraan

Gara-gara membuka lowongan kerja dengan persyaratan yang spektakuler, PT Kereta Api Indonesia (KAI) mendadak viral dan menjadi bahan perbincangan yang panas di kalangan netizen.

Padahal penyebab sebenarnya sepele saja, namun bukan warga +62 alias netizen Indonesia jika tidak berhasil menggodognya hingga menggelegak serta menyulapnya menjadi sebuah kompor yang meleduk.

Kehebohan tersebut dimulai saat PT KAI, beberapa waktu lalu membuka iklan lowongan pekerjaan untuk posisi sebagai Management Trainee. Seperti galibnya iklan lowongan-lowongan kerja yang biasa kita temukan di Indonesia, tentu saja lowongan kerja ini memberikan persyaratan yang sulit, rumit dan elit. Diantara beberapa persyaratan yang bisa dibilang sulit tersebut adalah IPK minimal 3.5 dan skor TOEFL 500. Lowongan itu sendiri terbuka mulai dari tanggal 17 hingga 22 April kemarin.

Persayaratan rekrutmen yang sult tentunya merupakan hal yang sepele. Pasalnya iklan lowongan yang mesyaratkan pendaftarnya menjadi superman pun sudah biasa terjadi di Indonesia. Namun bukanlah netizen Indonesia kalau mereka tidak bisa menjadikan hal-hal yang sepele atau biasa tersebut menjadi sebuah kasus yang luar biasa. Mungkin juga karena masih terpengaruh oleh panasnya suhu tahun politik yang memang baru saja usai terhajatkan pada 14 Februari 2024 kemarin, maka netizen membanding-bandigkan syarat lowongan PT KAI tersebut dengan syarat untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Dimana seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang bahwa syarat menjadi calon anggota DPR ternyata yang diperlukan hanyalah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat semata. Tentunya hal ini sangat jauh dengan ketentuan yang disyaratkan oleh PT KAI di atas.

Hasilnya, seperti api yang tersiram bensin, pembicaraan dan komparasi mengenai persyaratan kerja masuk PT KAI dengan menjadi anggota dewan tersebut menjadi membara dimana-mana. Bahkan tak hanya dibanding-bandingkan dengan anggota dewan semata, bahkan beratnya persyaratan yang ditetapkan PT KAI tersebut juga dibandingkan dengan persyaratan untuk menjadi calon presiden maupun wakil presiden. Banyak netizen yang kembali membawa-bawa kasus ijazah dan IPK Gibran Rakabuming Raka yang konon hanya memiliki IPK dibawah standar,  toh nyatanya Gibran bisa dicalonkan menjadi cawapres dan  berhasil terpilih menjadi wakil presiden yang sah pada Pilpres 2024 kemarin.

Tentu saja tak semua komentar bernada nyinyir dan mencela. Beberapa netizen mengungkapkan bahwa menjadi anggota dewan atau menjadi pejabat pemerintahan dari jalur politik tidak perlu pendidikan tinggi atau pintar karena yang diwakili secara mayoritas juga belum pintar. Hahaha… meski tidak nampak mencela, kok alasan ini sepetinya satir juga ya.

Terlepas dari berbagai perdebatan pro dan kontra yang berkembang, yang jelas bagaimana pun juga persyaratan yang diketengahkan PT KAI pada iklan lowongan kerjanya tersebut telah mendegradasikan citra DPR dan juga citra wakil presiden di bawah citra para profesional yang ada. Sampai-sampai muncul ledekan yang sangat satir dalam sebuah ungkapan baru, “jika standar hiring semakin rumit, mungkin nyaleg dan nyapres adalah solusi yang tepat”. Waduh… wani piro?  Bagaimana menurut Anda? Tabik.