Mencuat wacana yang mengusulkan agar hak angket DPR RI digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Aksi-aksi elemen-elemen masyarakat sipil, mahasiswa, buruh, para akademisi, budayawan, purnawirawan TNI – Polri dll terus bergulir mendesakan DPR untuk segera direalisasikan tuntutan hak angket. Namun hingga kini hak angket belum menunjukkan tanda-tandanya dari DPR.
Front Penegak Daulat Rakyat (Front-PDR),
tuntutan penting dan strategis, yakni mendesak DPR menggunakan Hak Angket guna menyelidiki Pemilu Curang dan memulai proses pemakzulan Presiden Joko Widodo.
Dan Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR) menggulirkan hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu dan pilpres. Hal lain yang juga menjadi desakan F-PDR ialah meminta agar calon wakil presiden dari nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka untuk didiskualifikasi.
Dua organisasi tersebut dari aspirasi rakyat yang menghendaki dan mengembalikan tata negara dan tata pemerintahan yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Ini ditandai dengan sikap kenegarawanan pemimpin untuk berani melawan nepotisme, kolusi, dan korupsi.
Terkait hal tersebut, Direktur Eksekutif INFUS Gde Siriana dihubungi wartawan Jakartasatu.com, (satu group media) Sabtu 9/3/2024.
“Hak Angket sedikit banyak akan mencerminkan potret politik Indonesia ke depan. Jika hak angket pupus, sangat besar potensi tanpa oposisi di parlemen,” kata kandidat doktor ilmu politik ini.
“Bahkan pemerintah mendatang cenderung membentuk giant coalition seperti di periode kedua pemerintah Jokowi,” jelasnya.
“Hal ini akan mendistorsi pembangunan Demokrasi Indonesia, seperti halnya index demokrasi Indonesia menurun selama Jokowi berkuasa.” tandasnya. (Yoss).
