Home Bandung KETIKA PT KAI MILIK BUMN RAMPAS PAKSA LAHAN GROUND CARD DI BANDUNG

KETIKA PT KAI MILIK BUMN RAMPAS PAKSA LAHAN GROUND CARD DI BANDUNG

976
0

JABARSATU.COM — ADA pengambilan paksa PT. KAI tanpa melalui proses hukum sesuai UUD 1945 pasal 1 ayat 3. Adapun kronologis kejadian menimpa rumah kami Jl. Taman Cibunut Selatan no. 9 sekitar jam 6.15 pagi hr selasa tgl 6 Juni 2023 pintu rumah dibongkar paksa padahal di dalam kamar ada penghuni rumah yang baru bangun tidur salah satunya remaja putri dipaksa disuruh keluar meninggalkan kamar tanpa memperlihatkan adanya surat tugas dan dengan sewenang-wenang mengintrograsi tanpa diberi kesempatan untuk mengambil barang-barang karena sudah dihadapkan dengan sejumlah pria berbadan tegap yang sangat arogan menunggu di depan kamar dan memaksa untuk keluar.

“Tanpa basa basi dengan mengerahkan massa yang tidak jelas telah terjadi seperti perampokan yang tidak punya rasa kemanusiaan mengangkut semua barangbarang perkakas yang ada di dalam rumah ke beberapa truk yang sudah ada di depan rumah. Kami katakan oknum PT.KAI karena kami sendiri dihadang oleh beberapa orang berbadan tegap yang mengemas semua barang-barang milik penghuni rumah Jl. Taman Cibunut Selatan No. 9, No. 11 dan No. 13 tanpa ada kata permisi dan langsung di pasang seng dengan dijaga oleh preman bayaran seolah-olah bahwa rumah tersebut sudah menjadi milik PT KAI. Tindakan PT.KAI tersebut juga melanggar Hak Asasi Manusia, berdasarkan UU No.39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 6 menyatakan : “ Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk Aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau di khawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. “ Tindakan Eksekusi sepihak / Pengosongan paksa /Penggusuran paksa/ Pengusiran paksa atau apapun namanya merupakan pelanggaran HAM berat menurut pasal 11 ayat 1 Kovenan Internasional menyatakan bahwa “ dengan penggusuran paksa berarti memindahkan individu, keluarga, kelompok secara paksa dari rumah atau tanah secara sewenang-wenang,“ Ketua Bambang Sutiyono  penghuni rumah Jl. Taman Cibunut Selatan No. 9.

Ditambahkan Bambang dalam komentar umum No.7 halaman 125 poin 4 istilah “ pengusiran paksa “ didefinisikan tindakan pemindahan sementara atau permanen yang bertentangan dengan keinginan sejumlah individu, keluarga, dan / atau komunitas atas tanah-tanah yang mereka kuasai tanpa adanya ketetapan-ketetapan dan akses hukum yang layak atau perlindungan lainnya. Hal ini juga tertuang jelas pada UU No 26 tahun 2000 pasal 9 huruf D yaitu “ penggusuran paksa merupakan pelanggaran HAM berat “.

Barang-barang milik penghuni rumah Jl. Taman Cibunut Selatan No. 9, No. 11 dan No. 13 kini tak tahu rimbanya dan penghuni tiga rumah itu sudah 20 tahun menghuni. Tapi tanpa ada kata permisi dan langsung di pasang seng dengan dijaga oleh preman bayaran seolah-olah bahwa rumah tersebut sudah menjadi milik PT KAI.

Sebelumnya APRTN pernah berjumpa dengan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI telah berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Keuangan di Jakarta secara kelembagaan negara terkait masalah Peta Wilayah Kerja atau yang lebih dikenal dengan Ground Card.

Andi Surya, anggota DPD RI mengatakan terkait pernyataan PT KAI yang merasa lahan Ground Card ini telah terdaftar sebagai tanah negara di Kemenkeu berdasarkan hasil dari Rapat Dengar Pendapat (Hearing) BAP, Kemenkeu sama sekali tidak memiliki catatan dalam daftar asset negara atas lahan Ground Card. “artinya ini adalah tanah negara terlantar/afkir yang ketika rakyat masuk dan menggunakan lahan tersebut dapat diproses menuju kepemilikan SHM.

“Kedua, Kementerian ATR/BPN secara tegas menyatakan bahwa Ground Card bukan alas hak karena tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana sporadik atau surat keterangan tanah apalagi SHM,” jelas Andi, Kamis pada 8 Februari 2023 dikutip jalosi.net

Andi melanjutkan, dengan demikian karena Kemenkeu tidak memiliki catatan aset negara dan Kementerian ATR/BPN menegaskan Ground Card bukan alas hak apalagi status hak, maka yanh melekat pada lahan Ground Card adalah hak warga masyarakat yang menempati lahan terlantar negara dimana lebih dari 20 tahun ditempati dan dapat diproses sertifikasi sebagaimana diatur dalam UUPA no 5/1960.

“Oleh karenanya, klaim PT KAI terhadap lahan Ground Card yang diduduki masyarakat sesungguhnya tidak berdasar, tidak sejengkalpun PT KAI bisa melakukan tindakan sewenang-wenang karena rakyat Lampung yang berdomisili dibantaran rel KA tahu dan paham status hukum Ground Card,” ungkapnya.

Selanjutnya DPD RI juga sudah memanggil Kapolri yang diwakili oleh Kabareskrim Komjen Ari Dono dan telah diterangkan tentang status tanah Ground Cart bukan merupakan alas hak sehingga pihak kepolisian (terutama Pimpinan Polri) telah memiliki pemahaman sama tentang Ground Card bukan alas kepemilikan lahan. “Sekali lagi, jangan takut, lawan kesewenang-kesewenangan PT KAI yang ingin meng-hak-i lahan rakyat di bantaran rel KA, karen tindakan ini sama sekali tidak berdasar dalam sistem hukum kita,” jelasnya.

Tapi hal itu kejadian pada 6 Juni 2023 tak bisa dihindarari karena telah terjadinya Pengusiran paksa / Penggusuran paksa / Pengosongan paksa / Eksekusi sepihak yang dilakukan di Jl Taman Cibunut Selatan No 9, No. 11 dan No.13 RT 04 RW 03 Kelurahan Kebon Pisang yang tepatnya berada di Kecamatan Sumur Bandung kota Bandung tanpa dilakukannya proses pengujian hukum melalui lembaga peradilan terlebih dahulu.

PT KAI yang sudah mengarah pada tindakan hukum pidana yaitu perampokan karena tanpa izin, menjadikan trauma healing bagi penghuni dan mempertanyakan pada Bapak sebagai lawyer kami untuk bisa disampaikan kepada Komnas HAM dan juga Media Massa supaya bisa diketahui secara transparant dan viral karena sudah sangat melanggar dan merusak citra penegakan hukum di Indonesia yang salah satunya kami sebagai korbannya. Dimohon untuk waktu yang tidak terlalu lama kami bisa mendapatkan solusinya karena tidak menutup kemungkinan kalau kasus ini tidak dibongkar tuntas akan ada nasib yang sama menimpa saudara-saudara kami yang lainnya. Ketua APRTN Bambang juga sudah menunjuk Pansehat Hukum dari UNISBA dan sudah melaporkan ke Komnas HAM. (JANG)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.