ANIES BUKAN GUBERNUR DKI LAGI, IKN DIBATALKAN AJA
IKN & KCBJ adalah 2 mega proyek yang dipaksakan, banyak sekali penolakannya, tetapi entah kenapa dilanjutkan. Akhirnya semua terjawab setelah mandeg, ternyata kedua proyek itu utk kepentingan RRC. Anieslah yang menjadi penghambat reklamasi, sehingga IKN mau dipindah. Walaupun tidak ada manfaatnya untuk negara. Lagian presiden mana yg mau tinggal di hutan, Jokowi aja setelah pensiun gak mau tinggal disana. Jakarta tetap lebih baik sebagai IKN dan tidak keluar biaya lagi.
Diluar itu, terdengar suara bahwa pembangunan jalan tol dan bandara ditempat yg tidak diperlukan juga utk kepentingan RRC, jalur ini sangat dibutuhkan untuk memperlancar operasi penyerbuan tentara Cina ke Indonesia, jika seandainya mereka menyerbu negara kita.
Berikutnya mendatangkan tka cina secara besar2an dan fasilitas “Second Home” juga untuk kepentingan RRC. Rencana BUMN di ciutkan dari 150 PT menjadi 30 an, sangat diduga untuk memudahkan pengendalian BUMN dalam rangka kepentingan Cina. Bahkan ada yg sudah berjalan.
Kebijakan KTP buat pendatang dari RRC sangat diistimewakan, perlakuan pemerintah terhadap China sangat istimewa, terbukti dari lahirnya UU Omnibus law, Minerba dan terakhir Cipta Kerja, semua mengarah pada kemudahan penduduk Cina masuk RI.
Sejak jaman Kertanegara, Kubilai Khan raja Cina ingin menundukkan Indonesia, tapi gagal terus. “Sekarang sudah hampir berhasil hanya dengan merangkul para pejabat saja”, tanpa peperangan. Rakyat selalu diam dan manut sama pemerintah sambil menahan amarah yang dibalut dengan senyuman kecut.
Hanya 2 kelompok yang menjadi hambatan yakni TNI dan Umat Islam. Keduanya telah terpecah, tapi masih tetap kuat dan mampu menahan niat buruk RRC ini. Tidak heran jika mereka selalu membuat TNI dan Umat Islam menjadi lemah.
Bayangkan kedua proyek yg tidak jelas manfaatnya itu bernilai sekitar 700-800 trilyun, apakah dalam.kondisi APBN deficit masih akan berlanjut ? Tarohlah KCBJ bisa digunakan sebagai alternatif angkutan, tapi secara ekonomi kan tidak menguntungkan. Rakyat yg disuruh bayar kerugiannya. Enak banget ya. Seharusnya presiden dan menterinya yang bayar, karena telah salah menentukan kebijakan.
Proyek IKN yang dibangun atas dasar kebencian pada Anies semasa jadi Gubernur di DKI, untuk apa dilanjutkan ? Segera stop, dari pada semakin membebani rakyat kecil. Minta maaflah kepada seluruh rakyat Indonesia, akibat salah kebijakan ini. Ingat masa jabatan presiden gak sampai 2 tahun lagi. Pilihannya stop proyek atau dituntut banyak pihak kelak. Nasibnya bisa seperti Najib Rajak di Malaysia. Mantan Perdana Menteri Najib Razak akhirnya dijatuhi hukuman penjara 12 tahun, karena terlibat dalam skandal mega korupsi terbesar dalam sejarah Malaysia.
Bamdung, 20 April 2023
Memet Hakim
Pengamat Sosial
Ketua Wanhat APIB