JABARSATU.COM – Ketua LAK Galuh Pakuan adalah Jejaring utama Gerakan Pilihan Sunda seorang yang bermarwah dalam “gawe rahayu” di bidang sosial, budaya, ekonomi, budaya konsisten membangun dunia keolahragaan lahir even even olahraga yang membanggakan khususnya di Kabupaten Subang, dengan prestasi nasional yang membanggakan.
“Membaca diskursus publik mengenai “Tata Kelola Keuangan KONI Jawa Barat” yang bermula dari Audit Internal penggunaan Anggaran Muaythai Rp.120 juta dimana secara prosedural Ketua Muaythai meminta berita acara audit dan kemudian berkembang meminta Transparansi dan Akuntabilitas serta keadilan dalam alokasi anggaran adalah dinamika organisasi yang wajar dalam dunia tata kelola dana publik secara Tata Kelola Yang Baik, dan kewajiban KONI jawa Barat untuk menjelaskan kepada pemangku kepentingannya yaitu KONI Daerah, Cabang Olahraga , Pemerintah dan Publik masyarakat Jawa Barat,” kata Andri P Kantaprawira,S.IP,MM, Ketua Gerakan Pilihan Sunda (GERPIS) dalam rilisnya yang diterima redaksi, Jumat, 11 Juni 2021
“Kami pada kesempatan ini Gerakan Pilihan Sunda mendukung langkah langkah Ketua Muaythai Jawa Barat Kang Evi Slyviadi untuk meminta Transparansi, Akuntabilitas dan Keadilan Perlakuan dari Pengurus KONI Jawa Barat mengingat dari informasi terbuka untuk Cabang Bela Diri tahun 2020 KONI Jawa Barat menganggarkan Rp. 16 Milyar sedangkan Muaythai hanya mendapatkan Rp.120 juta untuk infrastruktur latihan, bagaimana untuk Cabang Penca Silat sebagai Olahraga dan beladiri nusantara dan lain lain karena dari informasi ada keistimewaan yg diberlakukan kepada Olah Raga dari Korea Selatan seperti Judo, Taekwondo, Kempo yang diberikan Pelatih Asing dengan gaji, fasilitas dan dukungan anggaran yang besar sekali,” bebernya.
Saya melihat apa yang dituntut Kang Evi Slyviadi ini soal penting bagi terwujudnya Tata Kelola yang baik terhadap organisasi publik olahraga yg menyerap dana publik lebih dari Rp.300 Milyar setiap tahunnya, lanjut Andri.
Sebagai Ketua Gerakan Pilihan Sunda agar terjadi transparansi dan akuntabilitas media massa sebagai pengawas yang independen baik bila memberitakan hasil audit BPK Jawa Barat Anggaran KONI tahun 2015-2020 agar publik tahu bahwa Tata Kelola KONI sudah baik atau ada catatan.
“Kami juga mendukung bila Cabang Olah Raga Muaythai dan Cabang Olah Raga lainnya serta publik pencinta Olahraga menggunakan haknya untuk memperoleh informasi akurat dengan Menggunakan Undang Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk mendapatkan informasi akurat dari pihak KONI Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat hasil audit BPK,” jelasnya lagi.
Kenyamanan dan optimisme para atlet, pelatih, pengurus Cabang Cabang Olahraga di Jawa Barat menjelang even Nasional Pekan Olah Raga Nasional di Provinsi Papua yang mana Jawa Barat menargetkan kembali juara umum harus dibarengi dengan dukungan Tata Kelola managemen operasional dan keuangan yang baik, sehingga benar tercapai JAWA BARAT JUARA LAHIR BATHIN, tutupnya. (aHM/JBS)
