Oleh : Imam Wahyudi *)
KISAH berjumpa berita. Merenda asa dengan kuasa. Rentang kala bak sia-sia. Sesal kemudian tiada makna.
Bermula “jawara” di Pasar Lembang. Konon “preman” pasar. Pemekaran Kab. Bandung jadi ruang geliat. Aa Umbara dilirik parpol. Ketua DPRD KBB dalam genggamannya. Dua periode, lebih dari cukup. Berlanjut. Mengapa tidak. Kekuasaan di depan mata. Tahta bupati jadi prestasi.
Saya kecewa, tak sempat berbincang. Saat jumpa di rumah Ketua PAN Jabar, Najib. Cukup bertukar nomor kontak. Padahal, saya pemangku sejarah KBB. Saya tak cukup “power”. Tak mudah mengartikulasikan kata bijak. “Jangan melihat siapa yang mengatakan, tapi dengarlah apa yang dikatakan.”
Dua kali, saya dorong “early warning” lewat akun WA milik Aa. Dua tulisan “by line” yang sudah rilis ke media. Terbaca, tapi tanpa respons apa pun. Maklum, mungkin terganggu. Khawatir malah tak peduli. Dua tulisan yang sejatinya terkait “peringatan dini”. Kabar seputar Aa Umbara dan bayang penjara.
Pertama, 17 Juli 2020, bertajuk “Pemprov Jabar, Bangkrut?! Seputar sanksi denda masker pencegahan pandemi. Kedua, 20 September 2020 — berjudul “KBB Terseok-seok”. Terkait defisit APBD yang mencapai Rp 1 Triliun. Upaya “pencegahan” itu dibiarkan mengalir di ruang publik. Seolah cuma bayangan dunia maya. Toh, kelak menguap ke tong sampah. Profil “jawara” tak kenal sentuhan itu. Tanpa artikulasi “kekuatan” sebaran informasi.
Setelah rasa kecewa di awal, kali ini saya tak pandai kecewa lagi. Bahkan, dengan kata “andai dan andai”. Sebutlah, andai saja — hadir respons atas dua tulisan tadi. Andai berlanjut diskusi warung kopi?! Mungkin dan mungkin, peringatan dini mampu menginspirasi antisipasi. Mungkin pula tak terjadi cerita kini. Sudahlah, kadung berlalu.
*
KADUNG lainnya, bab “cacat bawaan” dalam tulisan perdana. Sistem kelola KBB cendeung “learning by doing”. Terbuka celah bagi langkah gegabah. Nyaris menggiring, nyaris dalam satu ragam. Sebagai kabupaten seumur jagung, miskin akselerasi. Tak terbaca gerak progresif. Berkutat di “lingkaran setan”.
Kasus utang-piutang 2013, lima tahun mengendap. Muncul di awal jabatan pada 2018. Terkesan pesan tersirat: Siapa berani? Tak semata aspek “jawara”. Putaran perkara enteng itu kerap jadi picu.
Sebatas gambaran peristiwa.
Seseorang aleg tak sulit mengakses kekuasaan. Ada kebutuhan mendesak. Selembar “cheque” senilai Rp 150 juta, mudah cair tunai. Figur daerah percaya. Tanpa menarik “cheque” tadi. Berikutnya mudah diduga. Sejumlah dana itu tak pernah kembali. Sang aleg tadi adem ayem.
Balik ke soal Aa. Tak sulit berpindah rumah politik. Eksodus ke Nasdem pada awal 2019, rupanya tak cukup dimaknai “sinyal”. Koalisi Akur terancam bubar. Alih-alih kalkulasi memadai. Suara dari koalisi di DPRD, justru kembali nyaring.
“Kami tim koalisi Akur tetap solid dan kompak dukung kebijakan bupati…,” kata Dona Ahmad Muharam. Tampak, tanpa konsiderans. Tanpa kalkulasi terkait eskalasi. Nyaring bunyi, mirip spekulasi.
Seolah bicara sebatas biasa. Alih-alih konsolidasi dan koreksi. Malah berlanjut pernyataan prematur. “Tidak menutup kemungkinan koalisi ini bisa dua periode,” katanya. “Bandung Barat Lumpaaat.., Koalisi Lumpaaat,” katanya lagi. “Lumpaaat” dalam bahasa Sunda, berarti “Lariii..” Mau “lumpat ka mana?!” Mau lari ke mana…?!
*
TAK kurang menarik pernyataan awal Aa Umbara. Pada setahun jelang Pilkada 2018. Seperti lazimnya calon dalam kontestasi kekuasaan. “Kami ingin ada perubahan, sementara persaingan semakin keras. Sudah saatnya KBB ini dipimpin oleh seorang politisi yang tahu permasalahan hingga ke akar rumput,” ungkap Aa pada paruh 2017.
Suara koalisi berbeda langkah Hengki. Wakil Aa Umbara ini sudah melangkah. Antisipasi konstelasi. Hengki Kurniawan seolah berkelit dari koalisi. Bacaannya mengarah ke Pilkada 2023. Praktis tersisa dua tahun lagi. Spasi untuk gerak maraton. Maknanya Hengki melirik jabatan KBB-1 pada periode nanti. Separuh periode jabatan sekarang jadi bekal. Meski asal Blitar, Jatim — dia bermodal artis. Tampan pula.
Pilkada 2023, dispekulasikan tak ada. Menuju serentak dan seragam pada 2024. Spasi setahun kosong jabatan definitif. Hengki bagai meneropong cahaya di ujung lorong. Coba merapat ke PDIP. Disambut pernyataan Sekretaris DPD PDIP Jabar, Ktut Sustiawan. “Hengki merupakan lawan sepadan Aa,” katanya di penghujung 2019.
Dalam lingkar “praduga tak bersalah”, Aa Umbara (masih) bupati. Hengki adalah wakil bupati. Titik..! Sayangnya, dalam posisi “koma”. Tak ingin mendahului hasil akhir, yang berpotensi gugatan balik. Masih berproses, meski sudah tersangka. Riwayat kinerja KPK dalam posisi ini tak pernah menyentuh SP-3. Surat Pernyataan Penghentian Perkara yang tak lazim. Tak elok melanjutkan kalimat ini… Ya, titik-titik panjang: ………..
Hengki Kurniawan bakal naik tahta. Mungkin saja. Dia bakal Bupati Bandung Barat untuk sisa masa jabatan 2018-2023. Bila ketuk palu akhir hakim Tipikor (KPK) seperti lazimnya, maka otomatis itu berlaku. Cuma belum tentu dalam waktu dekat. Bisa berproses setahun. Artinya menunggu “inkracht”. Berkekuatan hukum tetap.
Biarlah, itu urusan KPK. Tapi sudah dapat dipastikan kekosongan jabatan Bupati Bandung Barat. Hengki bakal memimpin dalam kapasitas wakil bupati. Bila kelak dia naik tahta, maka giliran jabatan wabup kosong. Silakan berebut…!*
(bersambung).
) *Penulis, wartawan senior di Bandung.
