Oleh Imam Wahyudi*)
JANGAN tanya (lagi) dampak penanggulangan pandemi Covid-19 terhadap sektor ekonomi rakyat. “Sangat hebat..,” jawab Ir. Herry Dermawan, pelaku usaha ternak ayam di Ciamis, Jawa Barat. Dua kata yang cukup menggambarkan kondisi kronis kegiatan usaha ternak ayam potong. Bahkan kasat mata. Dihajar nyaris tanpa henti dalam kurun 5-6 bulan terakhir.
Herry, memang tak sendirian didera lumpuh. Tak ada geliat ekonomi yang bisa diharapkan. Sekadar pun tidak. Tak mungkin pula mengamputasi diri. Sangat mungkin puluhan, bahkan ratusan milyar rupiah tak terkendali arahnya. Menguap?! Betapa tidak, kegiatan usaha satu ini menuntut kolaborasi dan sinerji banyak pihak. Lazim disebut plasma. Warga yang memiliki lahan dengan kandang seukuran rumah. Bibit ayam atau DOC (day old chick) disuplai oleh perusahaan induk. Dalam tempo dua pekan atau 19 hari, siap panen. Bobot per ekornya 1,5 kg. Siap dipasarkan. Antarkeduanya kerjasama bagi hasil. Namun pihak plasma tidak menanggung kerugian apa pun yang ditimbulkan.
Terkapar, Terus Merugi
Kawasan Ciamis – Tasikmalaya mampu menyuplai kebutuhan daging ayam kota Bandung dan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Mencapai 200 hingga 300 truk setiap harinya. Catatan kondisi normal. Setiap truk memuat sekira2,5 ton ayam siap potong. Tentu saja, diharapkan harga jual di atas harga pokok produksi (HPP) senilai Rp 18 ribu/kg. Sebutlah harga jual Rp 20 ribu. Dengan minimal 200 truk, maka pendapatan mencapai Rp 10 Milyar per hari. Dengan pemberlakuan PSBB (pembatasan sosial berskala besar), utamanya di seluruh Jakarta — angka rupiah itu kadung “terjun bebas”.
Alih-alih meraup keuntungan. Harga jual pun otomatis anjlok di bawah HPP. Pernah pada posisi sama HPP, yakni Rp 18 ribu Masih mending. Balik modal. Berikutnya menukik ke angka Rp 15 ribu, Rp 12 ribu, Rp 10 ribu — bahkan sampai Rp 6 ribu atau minus Rp 12 ribu berbanding HPP. Dalam kondisi harga jual terendah seperti itu, kerugian dengan hitungan 200 truk bisa mencapai Rp 6 Milyar per hari. Resiko pasar. Tak mungkin menghindar. Pelaku usaha terkapar.
Selama masa “paceklik” panjang itu, praktis terjadi penumpukkan produksi. Ayam siap jual terpaksa dibagikan cuma-cuma. Akibat beruntun, fabrik pakan berhenti beroperasi. Berakibat pada suplai pakan ke peternak. Bersamaan gagal bayar pembelian pakan. Di tingkat produksi (ternak) pun, terkendala hebat. Bak “sudah jatuh tertimpa tangga”.
Menjelang Idul Adha kemarin, harga jual sempat naik (lumayan) Rp 18.500. Permintaan konsumen meningkat. Tapi setelah itu, kembali ke harga Rp 17 – 17,5 ribu. Lagi-lagi, masih minus dari HPP (Rp 18 rb). Geliat perlahan itu pun, tertahan dengan pemberlakuan lagi PSBB. Belum lagi akibat supplai “dadakan” dari Lampung dan Jateng. Potensial harga jual ideal kian menjauh. Bayangan peternak rakyat di sentra Ciamis-Tasikmalaya, kian dihantui merugi.
Potensi Hilang Rp 5,4 M/Minggu
Produksi bibit ayam (DOC) secara nasional berjumlah 60 juta ekor per minggu. Dengan asumsi jadi daging 1,5 kg, maka total 90 ribu ton siap jual. HPP Rp 18 ribu — sedangkan harga jual hanya maksimal Rp 14 – 16 ribu. Asumsi kerugian antara Rp 2 – 4 ribu per kg. Itu angka prakiraan rerata. Maka kerugian yang harus ditanggung pelaku peternakan rakyat mencapai Rp 180 hingga Rp 360 milyar. Bila selama 5 bulan berlangsung, jumlah kerugian dikalikan 20 (minggu) secara nasional mencapai kisaran Rp 3,6 – 7,3 Triliun. Wow!
Kawasan Ciamis dan Tasikmalaya sebagai sentra peternakan ayam di Jawa Barat, mengolah 15% volume DOC nasional tadi. Sekira 900 ribu ekor bibit ayam atau 1,35 juta kg. Dengan kata lain, kerugian selama masa pandemi Covid-19 mencapai antara Rp 2,7 – 5,4 milyar per minggu. Sungguh mengenaskan. Beban, jauh lebih berat dibanding sebelum muncul hantu Corona — sudah didera kondisi (harga jual) yang mulai terseok.
Secara pergerakan ekonomi, para pelaku peternakan rakyat sudah dalam kategori masuk Unit Gawat Darurat (UGD). Perlu penanganan khusus, dengan terapi memadai dan komprehensif. Pemerintah (dalam kesempatan pertama melalui Pemprov Jawa Barat -pen) wajib melakukan intervensi.
Upaya awal, hendaknya mengarah pada “bantuan” sistem keuangan. Utamanya kredit bank yang sangat mungkin membengkak dan macet pengembalian. Berikutnya ikhwal gagal bayar pakan ke pihak fabrik. Hal penting, menekan harga DOC melalui “subsidi” dari semula Rp 5 – 6,5 ribu menjadi kisaran Rp 3 – 4 ribu. Dengan begitu, bisa menekan HPP dan diharapkan bisa menjangkau harga jual pasar. Pun menurunkan nilai pajak untuk bahan pakan, yang sebagian masih impor.
Akhirnya, pemerintah harus melakukan intervensi sesegera. Kita berharap, sentra produksi ternak ayam di kawasan Priangan Timur kembali menggeliat. Tanpa bayangan kian merugi. Ribuan pegiat plasma menggantungkan harapan hidupnya dari sektor peternakan rakyat ini. Perlu langkah emergency dari pemerintah. Terapi sesegera. Terlambat berpotensi akibat lebih dahsyat. Jangan sampai terjadi, “dokter datang, pasien mati.”*
*) Ketum Komunitas Wartawan Senior Jabar.
