JABARSATU.COM – Beberapa analisa berkaitan dengan komoditas gula tahun 2020, bahwa akan terjadi defisit gula konsumsi pada tahun ini apabila tidak ada tambahan dari gula impor. Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengatakan kelangkaan gula pasir di pasar terindikasi besar akibat karena permainan mafia. Mereka sengaja menimbun, karena paham betul prediksi permintaan pasar meningkat jelang Bulan Ramadhan dan lebaran.
“Bisa jadi ada yang nimbun untuk ambil untung besar karena pasokan gula berkurang baik produksi dalam negeri maupun gula impor. Pemicu utamanya akibat, rasio stok/konsumsi masih relatif tinggi yang diperkirakan sebesar 89,062 juta ton (50,45 persen dari konsumsi total),” tujar Akmal dalam keterangan persnya, Senin (17/2/2020).
Akmal menghimbau kepada pemerintah agar segera turun tangan dengan melibatkan berbagai sumber daya yang ada, baik logistik maupun pengamanan dengan menurunkan SDM yang tepat. Salah satu hal tegas yang perlu dilakukan adalah menurunkan Satgas Pangan agar bertindak dengan maksimal kepada mafia atau spekulan yang nakal yang selama ini melakukan praktik mengambil untung besar atas penderitaan rakyat.
“Satgas Pangan harus bertindak tegas mengatasi spekulan yang sengaja menumpuk gula pasir. Ini perlu dilakukan agar langkanya gula di pasar tidak sempat terjadi dan gejolak harga dapat dikendalikan,” pinta Akmal.
Akmal berharap Presiden Joko Widodo turun tangan terkait banyaknya kasus penimbunan pangan seperti gula pasir dan bawang putih serta bahan pokoknya lainnya. Komoditas pangan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak jangan sampai dipermainkan. Pimpinan tertinggi negara, menurutnya, sangat mudah mengendalikan persoalan lapangan ini bila pemimpinnya memiliki kemauan.
“Saya menyarankan pada Bapak Presiden Negara Republik Indonesia agar jangan hanya mendengar orang di sekitarnya saja, tapi juga mendengar dari berbagai kalangan. Dengan demikian akan mengetahui kondisi objektif mengenai pangan. Ya harus mendengar banyak kalangan. Jika sudah kejadian barang komoditas pangan pokok langka dan atau mahal, maka yang sengsara adalah rakyat kecil,” tandas Akmal.
Ungkap Akmal, pimimpin negara kita terlalu fokus pada upaya rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Akibatnya, ketika terjadi persoalan-persoalan yang esensi terjadi pada masyarakat, pemerintah kurang sensitif. Presiden RI juga perlu menambah konsentrasinya untuk memikirkan bagaimana supaya harga sembilan bahan pokok tetap stabil.
“Presiden Jokowi jangan konsen kepada pemindahan IKN saja, tapi juga bisa menjaga harga pangan tetap stabil,” tegas Akmal.*I MANG HER-JBS
