JABARSATU.COM – Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengatakan ada kasus yang aneh terjadi atas sejumlah lelang yang terjadi di Dinas Pariwisata Kota Bandung, jadi hendaknya Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) harus mengusut kasus adanya dugaan korupsi proyek lelang di Museum Kota Bandung.
Dia menilai, KPK harus mengusut kasus ini karena ada lelang yang digagalkan dan tidak boleh penunjukan langsung.
“Di kasus ini bisa saja akan merugikan negara dari proyek jalannya Museum Kota Bandung ini terbengkalai dan meninggalkan banyak kasus, data kami temukan dari investigasi menunjukan hal itu,” ujar Uchok Sky Khadafi kepada Jabarsatu.com, Selasa (20/8/2019).
Data kami yang didapat bahwa ada pelelangan gagal , akhir Tahun 2017 ada 2 (dua) paket PL dari dana APBD 2017 , senilai : Pagu Rp 198.000.000 untuk pembelian dan produksi materi , dari kontraktor Rp. 120.000.000,-
Nilai Produksi Materi Pamer Rp.461.165.475 (dana APBD yang didapat dari
kontraktor Rp. 120.000.000 , dana dari pihak ke 3 Rp. 61.165.475, kurang
bayar ke kontraktor Rp. 250.000.000) dan Pagu Rp. 197.500.000 untuk pembuatan patung Dada Walikota.
Nilai pembuatan patung Rp.120.000.000 , dibayarkan oleh kontraktor Rp.50.000.000 ; sisanya Rp. 70.000.000 dibayar oleh Museum. Tapi gagalnya lelang diatas dan penerimaan dana APBD kedua. Gagal lelang tersebut pernah ada dalam rapat yang dipimpin Sekda dikoreksi dengan istilah “tidak dilelangkan”.
“Ini aneh kan sudah dirilis ada lelang, kok digagalkan. Soal patung Dada Rosada yang mantan Walikota Bandung sebenarnya malah yang dibuat patung Ridwan Kamil yang mana kini jadi Gubernur Jabar, tapi patung yang dibuat pernah dibuatkan salah satu pematung Bali di Bandung, namun patung tak ada uangnya lenyap, begitu dari info investigasi CBA yang kami dapat,” jelas Uchok.
Terkait kasus ini semoga saja KPK berani menetapkan tersangka karena jelas ada banyak indikasi yang merugikan negara. Itu satu sarana di Museum kota Bandung, sebelumnya pembangunan museum gedung baru yang ada tiga lantai yang tidak sesuai spek untuk kelas museum juga patut diperiksa, papar Uchok.
“Pengusutan kasus ini harus bisa dibuktikan karena diduga banyak intervensi birokrasi politik yang masuk dalam rencana peresmian Museum Bandung, yang ternyata hanya pelektakan batu pertama pada 31 Oktober 2018 oleh Walikota saat ini, yaitu Oded M. Danial,” pungkasnya. |AME/JBS
