Home Bandung Tersangka Korupsi RTH Pemkot Bandung, Masih Bebas Keliaran

Tersangka Korupsi RTH Pemkot Bandung, Masih Bebas Keliaran

86
0

JABARSATU.COM – Beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lingkungan Pemkot Bandung

KPK menyeret tiga tersangka, yaitu kepala dinas pengelolaan keuangan dan aset daerahh (DPKAD) Hery Nurhidayat dan dua nggota DPRD kota Bandung yakni Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet.
Korupsi itu diperkirakan merugikan pemerintah sebesar 26 miliar.

Mantan anggota DPRD Kota Bandung, Tomtom Dabbul Qomar, menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau (RTH) pemerintah Kota Bandung.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang tersangka,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (20/4/2018)

Namun beberapa hari yang lalu tersangka Tomtom masih bebas menghirup udara segar di Kota Bandung

Menurut pakar politik dan pemerintahan, Prof Asep Warlan, seseorang apabila sudah memenuhi 2 alat bukti yang cukup dan meyakinkan, maka dapat ditetapkan sbg tersangka. “Berdasarkan Pasal 40 UU tentang KPK, dikatakan apabila seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka KPK tidak berwenang menerbitkan SP3,” tegasnya.

Ditambahkan Asep, apabila sudah jadi tersangka, selanjutnya diserahkan langsung oleh KPK kepada Pengadilan Tipikor. Seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka memang belum tentu ditahan.

“Nah, apakah benar Tomtom itu sudah ditetap oleh KPK sbg tersangka atau masih dalam proses penyelidikan? Itu yang perlu dipertanayakan” ujarnya.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Minggu 22 April 2018, ketiganya termasuk Tomtom ternyata pemain lama yang sudah sering berurusan dengan hukum.

Tomtom tercatat memiliki jejak hitam. Pernah dilaporkan pada tahun 2012 lalu ke Badan Kehormatan (BK) karena diduga menyalahgunakan wewenang dengan memasukkan siswa ke salah satu SMA padahal nilai akademiknya kurang.

Kasus ditangani KPK ini berawal ketika terdapat alokasi anggaran untuk RTH pada APBD-P Kota Bandung tahun 2012 yang telah disahkan sebesar Rp 123,9 miliar. Anggaran tersebut untuk 6 RTH.

“Dua RTH di antaranya adalah RTH Mandalajati dengan anggaran Rp 33,455 miliar dan RTH Cibiru dengan anggaran Rp 80,7 miliar,” ucap Agus Rahardjo Ketua KPK.

Proyek RTH itu dilakukan pada tahun anggaran 2012-2013. Agus mengatakan, proyek tersebut direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun 2012.

Untuk itu, Hery, Tomtom dan Kadar melakukan pembahasan terkait proyek tersebut.

Adapun, dalam proyek itu Hery selaku pengguna anggaran. Sementara, Tomtom dan Kadar masing-masing selaku ketua dan anggota badan anggaran DPRD Kota Bandung saat kasus itu terjadi.

Menurut Agus, anggaran yang disetujui sebesar Rp 123,9 miliar yang terdiri atas belanja modal tanah dan belanja penunjang untuk 6 ruang terbuka hijau. Diduga, Tomtom dan Kadar menyalahgunakan kewenangan untuk meminta penambahan anggaran. 

Selain itu, keduanya berperan sebagai makelar pembebasan lahan.

Sementara, Hery diduga menyalahgunakan kewenangan dengan mencairkan anggaran yang tidak sesuai dengan dokumen pembelian.

Dia juga diduga mengetahui bahwa pembayaran bukan kepada pemilik langsung melainkan melalui makelar.

Ketiganya disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. |JBS/DT




LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.