Koordinator Bela Islam (Korlabi) melaporkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Rika), Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan 10 bupati di Provinsi Riau ke Bawaslu RI. Mereka dinilai melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
“Bawaslu harus tegas memproses pelanggaran Ridwan Kamil Cs,” kata Anggota Korlabi Azam Khan di Jakarta, Rabu (9/1).
Azam menilai Ridwan Kamil Cs diduga kuat terlibat kampanye mendukung capres dan cawapres nomor 01.
“Mereka telah melanggar UU Pemilu dan sangat meresahkan serta mengancam keutuhan bangsa,” ujar Azam.
Diketahui, video Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias RiKa mengacungkan 1 jari bersama para petinggi PKB jadi viral di media sosial.
Dalam video yang viral itu, Emil tampak sedang bersama Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, yang merupakan politikus PKB. Ada pula Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Mereka kompak mengacungkan 1 jari. Hanif Dhakiri mengatakan ‘satu untuk Indonesia’, sedangkan Emil mengucapkan ‘satu, satu, satu’.
Acara itu berlangsung pada Minggu (2/12/2018) lalu, dimana digelar PKB Jabar Festival for 2019 di GOR Pajajaran, Jalan Pajajaran, Kota Bandung.
Sementara itu Gubernur Jakarta Anies Baswedan, Bawaslu Bogor menyebut tindakan Anies Baswedan di acara Partai Gerindra pada 17 Desember 2018 merupakan tindakan pejabat yang menguntungkan salah satu pasangan calon presiden.
Dalam acara itu, Anies yang notabene diusung Gerindra maju sebagai Gubernur DKI Jakarta mengacungkan pose dua jari yang merupakan nomor urut pasangan Prabowo-Sandi.
Atas tindakan tersebut, Anies pun diancam Bawaslu Bogor tiga tahun penjara mengacu pada Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 547.
Sikap Bawaslu Bogor ini menuai sorotan tajam. Sebagian kalangan menilai, sikap tersebut telah mempertontokan ketidakadilan. Bahkan, Jaringan Intelektual Muda Islam (Jimi) menilai sikap Bawaslu boleh disebut sebagai upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta usai menumbang Basuki Tjahaja Purnama pada Pilgub 2017 silam.
“Ada upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Selain itu pengawas pemilu tebang pilih, pasalnya kepala daerah lain yang dengan jelas mendukung paslon 01 tidak diperiksa,” Sekjen Jimi, Andi Kurniawan, Jakarta, Rabu (9/1/2019).
Menurut Andi, jika memang Bawaslu mau bersikap adil maka kepala daerah lain juga harus dihukum. “Ada Ridwan Kamil, Ganjar, dan deretan kepala daerah lain yang bukan hanya simbol namun secara lisan mendukung Jokowi-Ma’ruf. Kita berharap dendam pilkada DKI Jakarta tidak lagi ada, prosesnya sudah selesai,” kata Andi.
“Jimi yakin umat Islam akan bergerak bila rezim melalui Bawaslu tidak berlaku adil. Muatan politisnya begitu terasa dibandingkan aspek hukumnya. Anies memang memiliki elektabilitas yang bisa mengancam petahan namun bukan begitu acaranya jika mempertahankan elektabilitas. Pilpres harus berjalan sesuai dengan prinsip jujur dan adil,” sambung dia.
Andi menambahkan, Bawaslu maupun KPU jangan menjadi perusak demokrasi. “Harus netral dong, jangan membela salah satu paslon. Kalau penyelenggara tidak netral bisa bahaya, uang rakyat digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat jadinya. Harus diingat penyelenggaraan pemilu menggunakan uang rakyat bukan uang penguasa,” jelasnya dilansir Nusantara.news.
Nah apakah Nasib RiKa Bisa Seperti Anies? Atau tidak? Kita lihat nanti… |ATA/JBS
