Home JabarKini Dr.H.R. Ricky Agusiady TS, SE, MM, Ak, CFrA. :Pusingnya Mengelola Pendidikan...

Dr.H.R. Ricky Agusiady TS, SE, MM, Ak, CFrA. :Pusingnya Mengelola Pendidikan dan Kesehatandi Indonesia

740
0

 

JABARSATU – Dr. Ricky Agusiady dikenal sebagai aktivis  pendidikan dan kesehatan. Di asosiasi pendidikan iaaktif di ABPPTSI (Asosiasi Badan PengelolaPerguruan Tinggi Swasta Indonesia) Wilayah Jabarsebagai Sekjen dan di pusat Sebagai DewanPertimbangan, Ricky juga lama dikenal sebagai. KetuaUmum YPKP (Yayasan Pendidikan Keuangan danPerbankan) yaitu Badan Pengelola dari UniversitasSanggabuana (USB) YPKP yang sudah berusiasetengah abad.

Sedangkan di bidang kesehatan Ricky aktif di PERSI (Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia) Wilayah Banten, juga aktif di asosiasi rumah sakit Islam MUKISI (Majelis Syuro Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia), rumah-rumah sakit dan klinikIslam yang pelayanannya Islami dengan tujuanmensyariahkan pelayanan kesehatan dan saat ini sudahada beberapa rumah sakit yang memiliki sertifikatsyariah, yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Dewan Sertifikasi Nasional (DSN).

Kebetulan wartawan suatu sore bertemu dengan Ricky di kampus USB Bandung, lalu obrolan fokus kemasalah pendidikan tinggi dan kesehatan yang dirasasedang tidak nyaman.

Sebagai peneliti dan aktif puluhan tahun di pendidikandan kesehatan Ricky mengaku merasa prihatin denganperkembangan perekonomian sekarang danpembangunan infrastruktur yang menurut pemerintahselalu digembar-gemborkan cukup baikpertumbuhannya tapi dalam kenyataannya masih jauhpanggang dari api, “Sebab dampak yang dirasakanmasarakat tidak sesuai dengan pernyataannya, tarifdasar listrik naik, sembako mahal, dan tingkat inflasiakan meningkat, tidak sebanding dengan tingkatpertumbuhan ekonomi yang baik, lapangan kerja jugasusah,” begitu kata Ricky.

Jadi menurut Ricky,  kalau pertumbuhan ekonomitidak mencapai target sesuai harapan, dunia usahaakan mengalami kesulitan, kecuali dunia usaha global bermodal besar saja yang bisa bertahan hidup, sedangkan untuk menengah ke bawah  agak sulithingga berdampak ke  lapangan kerja, perusahaanbangkrut  dengan terpaksa harus mengurangikaryawannya demi efisiensi / keberlangsungan hidupperusahaan.

“Pemerintah juga sering menjanjikan  lapangan kerjayg cukup banyak, tapi pada kenyataan di lapangan proyek-proyek besar hanya  dikerjakan oleh pihakasing dan dipolitisir dengan melakukan investasilengkap satu paket investasinya, mulai dari pengadaanbarangnya, hingga pekerjanya didatangkan mereka, tentu saja  pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuaiharapan ini sangat terasa sekali dampaknya terhadappendidikan dan kesehatan,” demikian paparnya.

Sebagai  orang yang aktif di badan pengelola USB danaktif di asiosiasi badan pengelola pendidikan(ABPPTSI) yang anggotanya dari berbagai perguruantinggi swasta, “Yang kami tahu jumlah PTS (Perguruan Tinggi Swasta) ini lebih banyak dari padaPTN (Perguruan Tinggi Negeri). Penyelengaraansarana pendidikan ini sesuai UUD 45 merupakankewajiban  Negara,  tapi saat ini menurut DirjenRISTEK DIKTI, pemerintah  hanya mampumenyelenggarakan PTN  30%,  sedangkan 70% nyadibantu oleh pihak swasta (PTS). Seharusnyapemerintah lebih konsen berterimakasih kepada PTS yang sudah membantu mencerdaskan anak bangsa inidan sudah seharusnya segala macamnya dibantu mulaidari regulasi, perijinan, tenaga dosen, fasilitas danterutama pendanaan baik Investasi dan operasional di tengah ekonomi sulit ini, jadi pembinaan PT tidak adadiskriminasi baik bantuan untuk PTN dan PTS diperlakukan sama ” terang Ricky.

Ricky juga merasa prihatin dengan adanya  peraturan Kemendagri  tahun 2018 yang menetapkan bahwadana-dana hibah untuk PTS yang selama ini  diberikanoleh provinsi / gubernur distop dengan alasan Pemdasekarang hanya mengurus  SD, SMP  sampai  SekolahMenegah Atas dan Kejuruan sedangkan PTS diberikan oleh pusat. Padahal menurut Ricky sistem bantuan inisudah berjalan lama,  universitas yang ada di Jabar inimendapat bantuan dari pemfrof  rata-rata setahun 300 juta rupiah, “Bayangkan kalau ini distop padahal kitasudah memberikan kontribusi yang cukup  dan ini kansemakin mempersulit kegiatan di kampus, semoga sajasegera direvisi tidak berlaku lagi,” ujarnya kesal.

 

Dengan  di-stopnya bantuan penuh dari provinsi iniPTS akan mengalami kesulitan mencari sumber danalain sebagai penggantinya.  apalagi PTS kebanyakanyayasan, lembaga non profit yang sisa hasil usaha daripengelolaan yayasan ini akan kembali untukkebutuhan kampus, bukan  untuk para pendiri, parapendiri atau pengurus yayasan. Selain itu bentukyayasan ini sulit untuk mendapat pinjaman dari bank karena memang Undang-Undang BI  agak membatasi untuk mencari sumber dana dari bank, “Jadi bagikami PTS kecil yang jumlah mahasiswanya terbataslama-lama akan gulung tikar, dan ancaman akan di merjer, diambil alih oleh pemerintah tetap tidak kanmenyelesaikan masalah, justru akan memimbulkanmasalah baru, baik dari serah terima Aset, SDM, Dosen, Mahasiswa sampai ke masalah Akreditasi PT yang di merjer tentunya berbeda, Akreditasi PT yang mana yang akan digunakan, bisa jadi akreditasi yang sudah baik akan turun, sehingga mengancamkeberlangsungan PT akan seperti apa..,” rumit danpelik sekali kata Ricky.

Untuk itulah Ricky dengan kelompoknya di ABPPTSI  sedang mengusahakan untuk memperingan bebanPTS ini, diantaranya agar mendapat bantuan subsidipajak untuk PBB, bahkan menurutnya PBB harusnyadi- nol-kan saja karena PTS cukup besarmengeluarkan Investasi untuk lahan kampus danfasilitas lainnya“ Ya seharusnya pemerintah tidakmenagih PBB PTS karena kampus sudah nerinvestasiuntuk ikut mencerdaskan anak bangsa yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah, yaaaseharusnya 100% dibantu dong,” protesnya.

Tapi Ricky juga tidak menampik bahwa saat inipemerintah daerah sudah membantu kampus untukmeringankan PBB  hingga 50% dan hanya untuk satulokasi, tapi celakanya bagi universitas yang punyakampus di dua lokasi seperti USB (kampus 1 dankampus 2), bantuan hanya berlaku untuk satu lokasisaja dan lainnya tidak dapat bantuan.

Ricky berharap peraturan pemerintah lebih memihakrakyat, “ Okelah kita tidak  100%  tapi semua lokasiyang kita punya dikasih discount dong. Karena gedungkampus bukan untuk dipakai bisnis, semua dipakaiuntuk fasilitas pendidikan, “ harapnya.

Selain itu yang sedang diperjuangkan  ABPPTSIadalah mencoba di wilayah tarif listrik,  “Sekarangkan kita lagi pakai tarif bisnis jadi sedang kitausahakan mendapat tarif sosial, tapi apa ini  bisaditerima dan dikabulkan di saat keadaanperekonomian Negara  lagi sakit begini?” Tanya Ricky pesimis.

 

Dalam segi Kesehatan, pemerintah memangkelihatannya sudah memperhatikan kesehatanrakyatnya, Contohnya rumah sakit diwajibkanmenerima pasein JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), tidak boleh menolak karena ini untuk mensukseskanprogram JKN. Nah tahun 2019 ini seluruh perusahaandi Indonesia karyawannya harus sudah 100% menjadipeserta BPJS, artinya berapa ratus juta pendudukIndonesia yang harus dilayani oleh rumah sakit. Tapimenurut Ricky,  rumah sakit di Indonesia juga  secarakuantitas sama kondisinya dengan pendidikan,   paling rumah sakit pemerintahnya hanya 30-40% dan 60-70% nya rumah sakit swasta.  Harusnya kata Ricky yang kini menjabat Direktur Keuangan sebuah rumahsakit swasta di Tangerang,    rumah sakit swastadibantu  karena sudah membantu  pemerintahmenyehatkan anak bangsa, apalagi sekarang rumahsakit yang sudah menjadi propider BPJS  pastipaseinnya meningkat.

 

Tapi kata Ricky BPJS juga ada masalah, “Di rumahsakit saya  85-90% paseinnya memakai BPJS , tapiternyata dengan pengelolaan BPJS  yang kurang baikkami kena imbasnya,  sampai ada tagihan yang belumdibayar bahkan ada beberapa rumah sakit sampai lebih dari 3 bulan belum dibayar, begitu juga RSUD diwilayah kami sampai lebih dari 5 bulan. Memangdibayar tapi diangsur bertahap  karena BPJS informasinya dananya kurang. Bahkan saya pernahdibayar setengahnya dulu”, terang Ricky geleng-geleng kepala.

Memang kata Ricky  BPJS menjanjikan bahwa nantikalau ada keterlambatan pembayaran akan  dibayarbunganya satu persen. Tapi menurutnya itu tidak jadilebih baik,  “Ya mending tidak ada bunganya lagianriba, yang penting bayar tepat waktu saja”. imbuhnya. Menurutnya masalah pasein BPJS ini memang serbasalah kalau menolak pasein BPJS digugat, kalaumenerima juga bayar karyawan dan dokternya darimana? tandasnya .|AGP.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.