SUARA SUDRAJAT, ISI HATI RAKYAT JAWA BARAT
OLEH Tb Ardi Januar
Nama Sudrajat belakangan sedang menjadi objek pemberitaan dan buah bibir di sosial media. Hal ini buntut dari pernyataan #2019GantiPresiden kala dirinya mengakhiri debat Pilgub Jawa Barat, di Kampus UI beberapa hari lalu.
Ucapan Sudrajat dan tindakan Syaikhu yang membentangkan kaos #2019GantiPresiden membuat geram para pesaingnya. Pasalnya, ketiga pasangan lain adalah calon yang diusung oleh koalisi partai politik yang kembali akan mengusung Joko Widodo dalam Pilpres 2019 nanti.
Ridwan Kamil-Uu Ruhzanul diusung Partai Nasdem, PPP, PKB dan Hanura. Entah kenapa pasangan ini jarang mencantumkan logo parpol pengusung di alat peraga kampanyenya. Mungkin mereka tidak pede. Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi diusung Partai Golkar. Serta pasangan Tb Hasanuddin-Anton Charliyan yang merupakan prodak asli PDI Perjuangan. Sontak hanya pasangan Sudrajat-Syaikhu yang diusung oleh koalisi oposisi, yakni Partai Gerindra, PKS dan PAN.
Kembali ke soal closing statment Sudrajat. Sebenarnya, apa yang disuarakan Sudrajat bukan sekadar suara dari barisan oposan, tetapi juga isi hati nurani warga Jawa Barat. Boleh dibilang, mayoritas warga di tanah Pasundan ingin memiliki presiden baru di periode mendatang.
Kondisi hidup rakyat Jawa Barat yang saat ini dirasa susah, tidak serta merta karena ulah kepala daerah, tetapi juga banyak faktor yang disebabkan pemerintah pusat dalam mengeluarkan kebijakan. Mari kita ambil contoh dari beberapa kasuistis.
Jawa Barat adalah kawasan surplus penghasil beras. Namun, langkah pemerintah pusat yang kerap melakukan impor beras membawa efek negatif kepada petani di Jawa Barat. Mulai dari terganggunya harga gabah, hingga berdampak kepada laju inflasi. Artinya, kondisi sulit para petani di Jawa Barat belakangan ini, bukan karena kebijakan kepala daerah, melainkan ulah pemerintah pusat.
Contoh lain, Ombudsman RI pernah memaparkan data, Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang paling banyak kedatangan tenaga kerja asing. Disnaker Jabar bahkan pernah merilis, sebanyak 22.160 tenaga kerja asing ada di Jawa Barat. Itu yang terdaftar secara legal. Belum lagi bila ada tenaga kerja asing yang datangnya susumputan (ilegal).
Ironisnya, di saat Jawa Barat kebanjiran tenaga kerja asing, angka pengangguran di provinsi ini masih terbilang tinggi. Sebanyak 1,8 juta jiwa warga Jawa Barat tidak memiliki kerja. Sementara regulasi yang mempermudah datangnya tenaga kerja asing ke Indonesia bukanlah karya pemerintah daerah, melainkan ulah pemerintah pusat.
Contoh lain lagi. Daya beli masyarakat Jawa Barat saat ini terbilang rendah akibat naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL). Semua harga mahal. Banyak industri kecil dan menengah terpaksa gulung tikar. PHK menimpa puluhan ribu buruh di Bandung Raya, Pantura, Bogor dan kawasan lainnya. Efek domino ini lahir bukan karena ulah pemerintah daerah, tetapi lagi-lagi karena pemerintah pusat.
Dari beberapa contoh di atas, wajar bila masyarakat Jawa Barat ingin mengganti presiden. Mereka ingin kondisi hidupnya jauh lebih baik. Mereka juga sadar, bahwa persoalan hulu yang menghimpit hajat hidup mereka adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Jangan bilang warga Jawa Barat tak mengerti dengan persoalan semacam ini. Mereka sangat memahami.
Jadi salah besar bila Sudrajat dituduh melanggar. Sudrajat hanya menyampaikan isi hati warga Jawa Barat. Warga Jawa Barat yang ingin kondisi hidupnya lebih baik, serta warga Jawa Barat yang sudah jengah dengan tingkah polah elit nasional saat ini. Mereka ingin Bangsa ini memiliki nahkoda baru, harapan baru, presiden baru.
Untuk menyelesaikan sederet persoalan hilir di Jawa Barat, percayakan kepada Sudrajat. Dia sosok dengan segudang pengalaman, matang, bersih dan berintegritas. Sementara untuk membereskan setumpuk persoalan hulu di negeri ini wabil khusus Jawa Barat, kita sepakat dan perlu terus menyuarakan #2019GantiPresiden.
Dah itu ajah…
