JABARSATU, PEKANBARU – Direktur Center of Energy and Resources Indonesia, Yusri Usman akhirnya angkat bicara mengenai sengkarut penyediaan bahan bakar minyak di Riau. Menurutnya, kebijakan Gubernur Riau selama ini telah turut menyengsarakan masyarakat. Terutama terkait pajak bahan bakar minyak.
“Padahal setahu saya Gubernur Riau itu adalah orang yang sangat paham dengan tata kelola dunia perminyakan. Dia dulu pernah duduk di Komisi VII DPR- RI dengan mitra kerjanya Kementerian ESDM , Pertamina dan PLN , kemudian juga punya bisnis BBM (bahan bakar minyak ) serta menguasai hampir 70 % transportirnya dan keluarganya juga ketua Hiswana migas , mestinya tidak terjadi kelangkaan dan harga mahal seperti sekarang,” ujar Yusri Usman lantang.
Dia juga terang-terangan mengatakan agar masyarakat jeli dan cerdas untuk memilih pemimpin Riau di masa mendatang. “Kalau perlu tidak usah dipilih lagi gubernur seperti itu, apa masyarakat Riau tidak kapok ?” ujar Yusri berapi-api.
Mengenai pajak bahan bakar Pertalite mengapa di Riau paling mahal ? , bahkan lebih mahal dari Papua , Yusri menyatakan bahwa telah tegas dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2016 ternyata ada kewenangan Gubernur dalam menentukan PBBKB ( Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor ) apakah ditetapkan 5 % atau 10 % sesuai UU nomor 28 tahun 2009 , jika Gubernur untuk menentukan kebijakan terkesan tidak lebih berpihak kepada masyarakat. “Lha, kalau kewenangan itu sudah ada, tapi tidak mau digunakan untuk meringankan kepentingan rakyat yang lagi lemah daya belinya, ini kan maksudnya sudah lain. Dan masyarakat sekali lagi saya katakan, jangan mau lagi lah pilih gubernur seperti itu, sebaiknya jangan terperanguh oleh bantuan sembako dan janji ” ansor ” sesaat dalam kampanye pilkada , bisa akibatnya menderita kita dan keluarga kita selama 5 tahun kedepannya , kata Yusri.
Jadi kata Yusri , demo BEM Mahasiswa UNRI kemaren ke DPRD salah alamat , harusnya Gubernur dan Dinas Pendapatan Daerah Riau yang harus dimintakan pertanggungjawabannya , pasalnya Dana Bagi Hasil ( DBH ) Migas Riau ini termasuk paling tinggi di Indonesia , khususnya Kabupaten Bengkalis dan Siak . Seharusnya harga BBM di Riau bisa lebih murah dari daerah lainnya di Indonesia dengan pengenaan PBBKB sebesar 2, 5 % saja , sebagai hadiah bagi rakyatnya bahwa Riau sebagai lumbung migas nasional .
Sementara itu, terkait dengan kelangkaan bahan bakar minyak, terutama jenis premium di daerah Riau, Yusri mengatakan bahwa ia sejak 2015 silam bahkan sudah mengkritik kebijakan yang dilakukan Pertamina bahwa menurut Peraturan Presiden nmr 191 tahun 2014 yang ditanda tangani Presiden Jokowi.
Yusri bahkan mencurigai adanya praktek busuk dugaan Premium dan solar subsidi masuk ke industri perkebunan , tambang dan pabrik kertas , itu yang perlu diendus oleh rakyat di Riau.
“Sejak 2015 saya udah sampaikan sama Pertamina, bahkan sama Dirjen Migas pun sudah saya sampaikan bahwa kelangkaan Premium adalah pelanggaran terhadap Peraturan Presiden soal Premiun adalah BBM khusus penugasan dan wajib disediakan di setiap SPBU seluruh wilayah Riau , untuk memperhatikan penyaluran bahan bakar minyak di Riau. Bagi saya aneh saja daerah penghasil minyak malah kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak,ibarat kata seperti tikus mati dilumbung beras” , asal tau saja kalau dikumpulkan produksi migas seluruh Riau , bisa mencapai sekiatar 50 % dari lifting nasional , kata Yusri. | RZN/JBS
