JABARSATU – Selain penggalangan Program Keluarga Berencana (KB) yang berlangsung dengan baik, ternyata ada satu hal yang sengaja dilakukan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi untuk mengontrol pertumbuhan penduduk di Purwakarta agar tidak terlalu tinggi.
“Selain KB, kita juga membuat pembatasan ijin pembangunan perumahan. Di Purwakarta tidak ada investasi besar-besaran dibidang properti,” ujar Kang Dedi, belum lama ini.
Menurutnya, pembangunan area perumahan yang berjalan dengan masif akan mengundang migrasi secara besar-besaran dari luar Purwakarta yang berpengaruh signifikan dalam meningkatnya jumlah penduduk.
“Kalau banyak pembangunan perumahan secara masif tanpa batasan pasti akan menyebabkan migrasi penduduk yang besar juga ke wilayah Purwakarta,” katanya.
Dari situ, Dedi juga berpendapat bahwa migrasi penduduk yang masif dari luar Purwakarta justru malah membuat masalah tersendiri. “Saya pernah lihat di sebuah daerah di Purwakarta itu penduduknya banyak yang miskin tapi setelah saya liat data, mereka ternyata bukan penduduk asli Purwakarta,” ungkapnya.
Di sisi lain, Dedi amat setuju dengan pembatasan ijin pembangunan perumahan karena dirinya beranggapan kadang para pengembang perumahan terkesan lepas tangan dengan tidak membuat fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut dengan baik. Lepasnya tanggung jawab pengembang membuat pemerintah daerah harus mengeluarkan dana APBD sendiri.
“Setelah rumah jadi, yang bangun sekolahnya siapa? masjid? akses jalan? lampu penerangan jalan umum? dan fasilitas lainnya siapa? sarana air bersih? Kadang para pengembang ada yang mau membangun tapi ketika mereka melepasnya, pihak pemerintah daerahlah yang melanjutkan membiayai perawatan fasilitas tersebut,” demikian Kang Dedi.(rmol/JBS)
