JABARSATU – Dari 5319 Desa yang ada di Jawa Barat, sebanyak 2484 Desa telah ditetapkan sebagai Desa sadar hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.
Mewakili Menkumham Yasona Laoli yang berhalangan hadir, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, Eni Nurbaningsih, menyerahkan langsung Surat Keputusan dan penghargaan kepada 2484 Desa sadar hukum, di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung.
Dalam kesempatan tersebut, Kemenkumham sekaligus juga menetapkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) sebagai kepala daerah yang berhasil membina desa sadar hukum dengan meraih penghargaan Anubhawa Sasana, disusul dengan Bupati dan Walikota dari Desa yang bersangkutan.
Gubernur Aher, mengucapkan terimaksihnya kepada Kemenkumham yang terus-menerus membimbing Jabar sehingga makin banyak Desa sadar hukum. Aher mengatakan, sadar hukum memiliki arti yang sangat luas.
”Tentu saja sadar hukum dalam arti yang sangat luas, ketika masyarakat menyadari melaksanakan hukum-hukum negeri kita dan kemudian tidak melanggarnya itu juga bagian dari sadar hukum dan tidak terjadi persoalan hukum, itu salah satunya,” kata Aher.
Menurut Aher, dalam membangun supremasi hukum dan HAM maka kesadaran hukum dan HAM masyarakat harus ditingkatkan dan bersinergis serta berkesimbungan.
“Diantaranya melalui berbagai program, perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan, penghormatan HAM, pelayanan hukum, pemberian informasi hukum serta penyuluhan hukum dan desiminasi HAM,” ujarnya.
“Desa sadar hukum juga dapat diartikan sebagai Desa atau Kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya sendiri memenuhi kriteria sadar hukum,” tambah Aher.
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, Eni Nurbaningsih mengapresiasi karena Jabar menjadi Provinsi dengan Desa sadar hukum terbanyak secara nasionanl. (tj/jbs)
