JABARSATU – Isu nikah siri atau nikah kontrak sudah terdengar lama oleh pemerintah Kabupaten Cianjur. Hal tersebut diakui Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur, Iwan Rahmawan.
”Saya sudah mendengar nikah siri bukan hal aneh lagi di Cianjur. Beberapa waktu lalu pemerintah berhasil membongkar bisnis asusila tersebut di sejumlah wilayah. Cianjur memang rawan menjadi wilayah praktik prostitusi, atau nikah siri,” katanya.
Menurutnya fakta tersebut sudah menjadi rahasia umum di mana kasus prostitusi banyak terjadi di kawasan Cianjur utara.
Ia mengatakan kawasan tersebut banyak disalahgunakan oleh oknum tak bertanggungjawab untuk menjalankan bisnis haram. Menurtnya nikah kontrak hanya menjadi kedok dalam menghalalkan pasangan.
Namun, sebenarnya, praktik tersebut menjurus kepada prostitusi yang akhirnya merugikan pihak yang terlibat.
”Itu bisa saja terjadi, karena informasi yang tidak memadai, atau bahkan sikap hidup yang hedonis. Iming-iming uang yang besar, seringkali menjadi godaan tersendiri bagi mereka untuk kemudian melakukan nikah siri atau bahkan hingga terlibat lebih jauh,” ujarnya.
Pihaknya berupaya untuk selangkah lebih maju dalam mengantisipasi potensi tindakan menyimpang yang ada.
Menurut dia, masyarakat perlu mendapatkan edukasi memadai, terutama mengenai pernikahan yang benar, baik secara agama maupun hukum/administrasi.
Hal itu, dinilai dapat menjadi dasar agar masyarakat tidak asal melakukan pernikahan siri.
”Kami berikan ceramah keagamaan, sosialisasi di sekolah, hingga konseling pernikahan bagi masyarakat. Ini penting, agar masyarakat tidak asal bertindak,” ujarnya.
Pihaknya berupaya agar masyarakat dapat merencanakan kehidupan pernikahan yang baik.
Menurut dia, ada perhitungan atau pertimbangan matang sebelum menikah.
Ia mengatakan, pertimbangan itu harus mencakup cara bagaimana menjadi suami/istri dan orangtua yang baik dalam keluarga.
”Hal-hal mendasar seperti itu menjadi perlu, agar masyarakat siap dengan risiko dan tanggung jawab yang sebenarnya. Sekaligus, menjadi kontrol terhadap banyaknya informasi yang masuk melalui dunia maya,” katanya.(TJ/JBS)
