JABARSATU – Pelaksanaan tahapan pilkada sudah terasa, dilihat dari banyaknya calon – calon oleh partai politik maupun secara perorangan, melihat hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat mengadakan Substansi Perubahan Peraturan KPU yang dihadari dari berbagai kalangan mewakili partai – partai yang diwakilinya maupun secara perorangan.
Sosialisasi perubahan peraturan yang dilaksanakan di gedung KPU Jawa Barat pada tanggal 7 September 2017 ini membahas tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD dan DPRD , yang bertujuan untuk mengantisipasi calon – calon kepala daerah dari anggota DPR, DPD dan DPRD yang sedang menjabat mencalonkan diri untuk maju pada pilkada nanti.
Sosialisasi ini dilakukan tidak hanya dikalangan partai politik saja, tetapi juga kepada calon perseorangan, dan kepada internal KPU kabupaten kota dan provinsi, agar tidak terjadi kesalahan dalam tahapan pilkada yang sedang berlangsung saat ini.
Acara ini juga membahas tentang pencalonan pilkada Jawa Barat pada bulan Desmber 2018 sampai Januari tahun 2018 nanti, yang akan dibarengi oleh pilkada dari 171 daerah di Indonesia, dimana KPU akan memberikan syarat – syarat calon dari Partai Politik dan perseorangan yang akan menghadapi pilkada 2018.
Komisioner KPU RI, Ilham Saputra menegaskan, anggota DPR, DPD dan DPRD yang masih menjabat dan ingin mencalonkan dirinya dipilkada nanti, mereka harus mengundurkan diri dari jabatan yang mereka duduki saat ini.
Dia juga mengatakan ketika calon tersebut mendaftar dia sudah mengajukan draft surat pengunduran diri dan batas persetujuan durat pengunduran diri bagi pegawai lembaga pemerintahan yaitu 30 hari sebelum hari pemungutan suara, hal ini terjadi karena tiap – tiap lembaga pemerintahan mempunyai standar yang berbeda dalam kepengurusan surat pengunduran diri yang diajukan oleh tiap – tiap pegawai dari lembaga pemerintahan.
(jobs/ILHAMDI/jbs)
