Posisi politik PAN tampaknya makin jelas berseberangan dengan Presiden Joko Widodo. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang sedang berlangsung di Bandung, (21-23 Agustus 2017), Jokowi tidak diundang. Padahal, biasanya Jokowi selalu diundang dalam acara-acara partai koalisi pemerintah. “Kami memang tidak mengundang pemerintah pusat,” kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, sembari membantah tidak diundangnya Jokowi karena merenggangnya hubungan PAN dengan Presiden.
Selain itu, berbeda dengan partai-partai pendukung pemerintah yang sudah santer akan mencalonkan Jokowi di 2019, PAN malah menyebut nama lain, yakni Zulkifli Hasan sendiri dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
Manuver Partai Amanat Nasional (PAN) memang agak meliuk-liuk. Sejak memutar haluan dari mendukung Prabowo-Hatta di Pilpres 2014 ke mendukung Jokowi-JK dalam pemerintahan, PAN mulai bimbang melangkah. Di satu sisi, PAN memiliki representasi politik di pemerintahan pascaperombakan kedua Kabinet Kerja. Di sisi lain, dalam beberapa isu krusial dan fundamental mereka mulai tak sejalan dengan mitra koalisi penyokong pemerintahan lainnya.
Sikap berseberangan PAN dengan koalisi partai pemerintah sebenarnya bermula dari panggung Pilkada DKI Jakarta 2017. Sikap ini kemudian ditanggapi sebagai episode awal perbedaan PAN dengan Jokowi yang secara kasat mata mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Saat itu, PAN mendeklarasikan dukungannya kepada calon gubernur dan wakil gubernur Anies-Sandi, berbeda dengan rekan sekoalisinya. Amien Rais, sang pendiri partai matahari terbit itu, bahkan kerap berada di garis depan Aksi Bela Islam yang menentang penistaan agama oleh Ahok.
Tak hanya di Pilkada, PAN juga berbeda sikap dengan partai-partai koalisi pendukung pemerintah dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Lahirnya Perppu Ormas dengan latar kegentingan kondisi negara dan ancaman terhadap Pancasila, ditanggap berbeda oleh PAN. Bagi PAN, Perppu Ormas menjurus pada praktik kediktatoran. Perppu Ormas juga ditengarai inkonstitusional karena membatasi hak konstitusi warga dalam berserikat. Kemungkinan besar, PAN juga akan berbeda sikap juga terkait Perppu Ormas yang segera dibahas di DPR.
Posisi berseberangan pun memuncak saat Fraksi PAN di DPR memutuskan walk out saat rapat peripurna pengambilan keputusan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu). Dalam rapat tersebut, PAN mengambil sikap sama dengan partai oposisi, seperti Fraksi Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat. Padahal, fraksi partai pendukung pemerintah, seperti Golkar, PDI Perjuangan, NasDem, PPP, Hanura, dan PKB yang sepakat memilih opsi A dalam paket lima isu krusial RUU Pemilu.
Tak pelak, sikap PAN ini menuai reaksi. Bahkan dari Presiden Jokowi sendiri. “Untuk PAN, supaya diketahui ya, sehari sebelumnya (Zulkifli Hasan) sudah bertemu dengan saya. Sudah menyampaikan kepada saya untuk mendukung. Solid di (koalisi) partai pendukung pemerintah,” ujar Jokowi di Hotel Mercure, sehari setelah aksi walk out PAN.
Akibat dari sikapnya itu, PAN menjadi satu-satunya partai pemerintah yang tidak diundang Presiden Jokowi untuk menghadiri pertemuan bersama partai pendukung pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/7). Publik berspekulasi, ini adalah sinyal kemarahan presiden terhadap PAN.
Sebelumnya, aksi PAN tersebut mendapat tanggapan dari Sekjen PDIP Hasto Kristyanto. Menurut Hasto, Jokowi membutuhkan dukungan kabinet yang solid. Parpol yang beda antara perkataan dan tindakan dalam hal loyalitas, tentu mendapat catatan tersendiri. Dia pun meminta PAN untuk menyatakan berada di luar pemerintahan sebab kerapkali berbeda pandangan dengan parpol pendukung lainnya.
Pernyataan senada juga saja keluar dari para petinggi partai pemerintah lainnya: Golkar, Hanura, Nasdem, PKPI, PKB dan PPP. Bahkan Golkar, melalui Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, mengaku tidak nyaman dengan sikap PAN tersebut. Lebih dari itu, mereka meminta Jokowi mencopot menteri yang berasal dari PAN, yakni Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur.
Menanggapi itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan perombakan kabinet adalah urusan Presiden. “Kita koalisi itu mendukung pemerintah untuk mensejahterakan rakyat bukan soal menteri. (Reshuffle) itu urusan Presiden,” ujarnya.
Berbeda dengan Zulkifli, Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais secara tegas meminta agar partainya segera menarik kader PAN dari kabinet pemerintahan Jokowi.
Amien Rais dan Bandul Politik PAN
Membaca peta politik PAN, memang tak akan bisa dipisahkan dari seorang tokoh politik senior, yaitu Amien Rais. Bagaimanapun, eksistensi PAN ke depan tidak bisa dilepaskan dari sosok Ketua Dewan Kehormatan PAN itu. Sebagai leluhur partai, pengaruh serta saham politik Amien terhadap partai ini tentu sangat besar, bahkan mampu mengarahkan bandul politik PAN. Dalam peta politik kekinian, Amien Rais paling tidak masih mempunyai tiga posisi penting bagi PAN.
Pertama, Amien Rais adalah tokoh sentral di partai yang berlambang matahari terbit itu. Amien adalah tokoh pluralis yang merancang PAN.
Kedua, Amien Rais masih menjadi tokoh berpengaruh di organisasi Muhammadiyah. Walaupun Muhammadiyah baik sebagai organisasi maupun massanya secara formal tidak berhubungan dengan PAN, secara ideologis PAN berdiri dari semangat organisasi yang berbasis modernis itu. ‘Tribute to Amien Rais’ yang digagas oleh PP Muhammadiyah satu bukti kuatnya figur mantan ketua PP Muhammadiyah ini.
Ketiga, Amien Rais adalah perancang dan pengelola peta politik yang prolifik. Strategi yang digunakan tak lain untuk membawa PAN dalam porsi kekuasaan. Dalam konteks ini, baik Hatta maupun Zulkifli masih kalah jauh oleh Amien.
Dengan demikian, hubungan politik PAN dengan Jokowi bisa dikatakan rentan. Faktornya bukan hanya perbedaan sikap soal UU Pemilu dan lainnya. Melainkan juga karena sosok Amien Rais, yang dikenal pengkritik keras pemerintah. Posisi Amien yang berdhadapan dengan Jokowi ini sebanarnya sudah terlihat saat ia menadi ‘arsitek’ tim Prabowo-Hatta pada PIlpres 2014.
Di luar itu, sesungguhnya Amien Rais sangat jeli melihat perkembangan politik saat ini. Kini, publik bisa menilai bahwa pemerintahan Jokowi-JK jauh panggang dari api. Kewibawaan Jokowi sebelum menjadi presiden jauh berbanding lurus dengan kondisi politik kekinian. Dalam lingkaran yang memengaruhinya, wibawa Jokowi telah menjadi kekuasaan. Kekuasaan berarti macht atau geweld, mengandung kekerasan. Sementara itu, kewibawaan berarti gezag, yaitu kekuasaan yang telah diterima dan diakui. Amien meyakini, pemerintahan Jokowi sedang berada di titik nadir kekecewaan sosial.
Kritik Amien terhadap pemerintah pun terbilang pedas. Ia menyebut ada kesan pemerintahan Jokowi membungkuk terhadap kekuatan asing. Ia memberi contoh seperti membanjirnya Tenaga Kerja Asing (TKA), perbankan, pertambangan, pertanian perkebunan kehutanan dan sektor modern telah didominasi kekuatan asing. “Bukan tidak mungkin bangsa Indonesia akan menjadi penonton yang lapar ketika kekuatan-kekuatan ekonomi asing menggasak kedaulatan politik dan ekonomi kita secara habis-habisan,” sebut Amien.
Argumentasi Amien Rais secara terang disampaikan ke publik soal mengapa PAN bergabung kepada pemerintahan. Tidak ada alasan pragmatis yang menjadi latar belakang partai ini bergabung dengan pemerintah. Bergabungnya PAN semata-mata untuk kemajuan bangsa dan negara. Begitu kesimpulan yang didapat dari pernyataan Amien Rais.
Dalam konteks ini, PAN dalam komando Amien Rais hendak menyampaikan pesan kepada Jokowi bahwa politik itu sangat dinamis. Saat ini berkuasa, besok belum tentu mampu mempertahankannya. Dengan kata lain, Amien ingin menyampaikan nasihat Talleyrand yang diungkapkan untuk Kaisar Napoleon, “Tuan bisa berbuat sesuka hati dengan bayonet dan akan memperoleh hasil yang tuan kehendaki, akan tetapi tuan tidak akan dapat duduk di atas bayonet itu dalam waktu lama.”
PAN, dari Partai Penguasa ke Oposisi?
Sebenarnya, untuk kondisi politik yang penuh kegaduhan dan kekurangcakapan pemerintah saat ini, posisi PAN akan lebih baik menjadi oposisi. PAN, jikapun keluar, tentu ruginya hanya kehilangan posisi satu menteri dan peluang berkongsi dengan Jokowi mengecil di kemudian hari. Namun, PAN jauh akan mendapatkan respek atas pilihannya untuk konsisten jika tak lagi bisa sehaluan. Tidak abu-abu, tidak berdiri di dua kaki.
Jika diletakkan dalam bingkai demokrasi, mengambil posisi sebagai kekuatan oposisi sesungguhnya tidak kalah terhormat dengan posisi sebagai partai pendukung pemerintah. Keduanya memiliki arti penting sebagai penyokong kehidupan demokrasi. Namun harus didingat, menjadi oposisi bukan lantaran tak lagi dapat posisi. Pun berkoalisi, bukan hanya karena demi dapur partai tetap ngebul.
Bila mengacu pada jejak politik masa pemerintahan sebelumnya, partai-partai yang berada di luar pemerintahan sesungguhnya mempunyai kans yang besar untuk mendapat insentif politik, terutama di dalam kontestasi elektoral.
Dengan catatan, partai-partai oposisi mampu memainkan perannya sebagai partai yang solid dan konsisten. Berkaca dari pengalaman masa pemerintahan SBY, terlihat bahwa partai yang suaranya naik signifikan di Pemilu 2014 justru berasal dari partai oposisi kala itu. Misalnya PDI Perjuangan yang pada Pemilu 2009 hanya mendapat 94 kursi, tetapi di Pemilu 2014 berhasil keluar sebagai pemenang pemilu dengan memperoleh 109 kursi.
Demikian pula dengan Gerindra. Di Pemilu 2009, Gerindra hanya mendapat 26 kursi, namun saat menjadi partai oposisi yang solid, suaranya meningkat tajam dengan mendapat 73 kursi. Namun, yang memprihatinkan terjadi justru pada partai penguasa pada waktu itu, Partai Demokrat, yang perolehan suaranya signifikan pada 2009 dengan perolehan 148 kursi, terjun bebas menjadi 61 kursi pada 2014.
Sekarang, pilihan sepenuhnya ada di tangan PAN. Tegaslah dalam mengambil posisi | NC/DADAN
