JABARSATU – Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melakukan aksi di depan Dinas Sejarah Angkatan Darat Jalan Belitung Kota Bandung pada hari Selasa 15 Agustus 2017.
Tema dari aksi ini yaitu “New York Agreement, Jalan Aneksasi Ilegal atas Tanah Papua”. Ada empat tuntutan yang disampaikan untuk rezim Jokowi, Belanda dan PBB.
Empat tuntutan tersebut yaitu pertama memberikan kebebasan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi Rakyat Papua, kedua tarik militer (TNI-Polri) organik dan non-organik dari seluruh tanah papua sebagai syarat damai, ketiga tutup Freeport, BP, LNG Tangguh dan MNC (Multi Nasional Corporation) lainnya yang merupakan dalangkejahatan kemanusiaan di atas tanah Papua, dan yang terakhir yaitu PBB harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses penentuan nasib sendiri, pelurusan sejarah, dan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap bangsa West Papua.
Tujuan dari aksi ini yaitu ingin mengkampanyekan tuntutan dan bahwa proses integrasi Papua ke dalam teritori Republik Indonesia sangat sarat masalah terutama keterlibatan militer.
Ada 25 orang dalam aksi ini. Menurut Nanang Kosim selaku humas dari aksi ini belum ada tanggapan apapun dari pemerintah mengenai tuntutan ini.
Aksi ini semula akan dilaksanakan di depan Kodam 3 Siliwangi, namun 6 orang massa aksi yang datang terlebih dahulu diintinidasi oleh Ormas dan melakuan penyisiran di sekitar Kodam. Akhirnya aksi ini pindah dan dilaksanakan di depan Dinas Sejarah Angkatan Darat dengan membentangkan spanduk tuntutan. (Job/Ersa Syabilla Hasanah/jbs)