Home Bandung KPU Beri Peraturan Ketat Soal Iklan Kampanye Pasangan Calon

KPU Beri Peraturan Ketat Soal Iklan Kampanye Pasangan Calon

805
0

JABARSATU – Komisi  Pemilihan Umum (KPU) memberikan peraturan yang ketat terkait iklan kampanye, baik di media cetak maupun elektronik. Semua iklan pasangan calon (paslon) menjadi tanggung jawab KPU, terutama filter sebelum akhirnya ditayangkan.

“Mengenai iklan kampanye masih banyak persoalan karena belum memahami peraturannya seperti memasang iklan di televisi diluar waktu yang dijadwalkan. Karena itu dari jauh hari sudah diterapkan agar dapat dipahami dan tertib,” ungkap Ketua KPU Jawa Barat, Yayat Hidayat pada “Sosialisasi Iklan Kampanye di Media Massa” di Aula KPU Kota Bandung, Jln. Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu 26 Juli 2017.

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) no 4 tahun 2017, lanjutnya, diatur terkait bentuk iklan termasuk untuk flyer, pamflet, brosur dan poster. Alat peraga kampanye juga menjadi perhatian pihaknya antara lain, spanduk, baligo dan umbul-umbul.

“Jadi semua akan disusun sesuai dengan peraturan yang sudah ada di KPU, Semua iklan baru bisa ditayangkan selama 14 hari yang berakhir satu hari sebelum hari tenang. Waktu penayangannya dari tanggal 10 sampai 23 Juni 2018,” katanya.

Sementara untuk paslon, menurutnya diberi kebebasan untuk memproduksi iklan kampanye. Namun tetap untuk penayangan akan disesuaikan dengan peraturan KPU yang melakukan penyaringan.

“Kami memberikan kebebasan kepada paslon untuk berkreasi seperti apa dalam menarik hati para pemilih. Tapi hasilnya akan diperiksa oleh KPU, dan salah satu yang penting tidak melenceng dari visi dan misi yang sudah ada didaftarkan di KPU,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Kota Bandung, Rifqi Ali Mubarok menjelaskan, peraturan iklan kampanye di media berbeda dibanding periode sebelumnya. Mengingat pada saat itu, untuk kampanye iklan menyerahkan seluruhnya kepada Paslon yang maju.

“Iklan kampanye kini biayanya berasal dari anggaran negara, sedangkan paslon hanya memproduksi iklan. Dari anggaran pilkada Kota Bandung sebesar Rp 66 milyar, sebanyak Rp 30 miliar untuk biaya iklan kampanye,” ujarnya.

Disinggung mengenai kampanye di media sosial, lanjutnya, akan dilakukan pendataan kepada tim kampanye untuk medsos yang benar-benar mewakili calon. Dengan demikian, maka yang berada diluar daftar maka akan dianggap ilegal dan melanggar peraturan.

“Untuk media sosial wajib didaftarkan ke KPU bagi yang resminya, kalau ada yang diluar tersebut maka ada sanksi yang diberikan. Mulai dari akun medsos yang ditertibkan atau diblokir hingga paslon di diskualifikasi,” tambahnya. (GM/JBS/MD)

Previous articleGolkar Sudah 70% Dukung Nurul Arifin Jadi Balon Walikota Bandung
Next articlePKS Tidak Mencalonkan Netty Heryawan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.