JABARSATU – Pemerintah Kota Cimahi memastikan kenaikan tunjangan anggota dan pimpinan DPRD Kota Cimahi akan membuat sejumlah program tertunda akibat pengalihan anggaran APBD pada semester II tahun anggaran 2017.
Seperti diketahui, presiden Joko Widodo sudah menetapkan kenaikan bagi anggota serta pimpinan DPRD seluruh Indonesia. Kenaikkan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Muhammad Yani menyatakan, secara otomatis kenaikan tunjangan itu akan membuat belanja tidak langsung mengalami peningkatan. Agar bisa terakomodir, maka sejulah program yang hendak dijalan SKPD harus dievaluasi.
“Dampaknya terhadap pembiayaan dan lainnya, nanti kita pikirkan bersama dengan anggota dewan baiknya seperti apa,” katanya, Selasa 11 Juli 2017.
Menurutnya, keputusan tersebut akan berpengaruh besar, terutama terhadap program yang sudah dirancang. Tapi, karena keputusan tersebut sudah diundang-undangkan, maka pihaknya akan mematuhinya.
Untuk itu, lanjut Yani, pihaknya akan melihat terlebih dulu kegiatan mana saja yang bisa ditunda dan bisa dijalankan tahun depan. Tentu saja, harus memperhatikan skala prioritas.
“Kita lihat hasil evaluasi menentukan skala prioritas,”katanya. (rmol/JBS/MD)
