Home Bandung Eksepsi Buni Yani

Eksepsi Buni Yani

827
0

JABARSATU – Buni  Yani, terdakwa kasus dugaan ujaran kebencian dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyampaikan sembilan poin nota keberatan atau eksepsi di sidang lanjutan kasusnya di Gedung Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bandung, Jalan Seram, Kota Bandung, Selasa 20 Juni 2017.

Kesembilan poin itu, dibacakan secara bergantian oleh tim penasehat hukum Buni Yani di hadapan Majelis Hakim yang diketahui M.Sapto. Menurut Penasehat Hukum Aldwin Rahardian, kesembilan poin itu merupakan pelanggaran secara formal yang sudah diatur dalam KUHAP maupun KUHP.

Ia menyebut salah satunya tentang kompetensi relatif tempat persidangan Buni Yani di Pengadilan Negeri Bandung. “Poin ini lebih kepada siapa yang berwenang menentukan tempat Bumi Yani diadili,” katanya usai persidangan.

Dalam eksepsinya, Aldwin juga menyinggung tentang penggunaan pasal 28 ayat 2 UU ITE yang didakwakan terhadap kliennya. Menurutnya, dakwaan tersebut melanggar asas legalitas atau asas retroaktif sebagaimana pasal 1 ayat (1) KUHP.

Selain itu, ada juga eksepsi tentang penyusunan dakwaan yang tidak berdasarkan ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP karena mendakwakan pasal yang tidak pernah disangkakan terhadap terdakwa dan tidak terdapat dalam berkas perkara, sebagai dakwaan dengan Pasal yang dimunculkan tiba-tiba.

“Pasal tambahan itu yang muncul tiba tiba. Kenapa muncul tiba-tiba, dari mulai proses penyelidikan dan penyidikan, Buni Yani diprediksi, di BAP, saksi-saksi diperiksa. Tidak ada tuduhan yang menyangkut pada pasal 32,” ujarnya.

Ia juga menyinggung soal dimulainya SPDP (surat perintah dimulai penyedikan) yang diterbitkan dua kali kepada dua kejaksaan yang berbeda ke Kejati DKI dan Kejati Jabar. Dan diterbitkan di akhir bulan di awal penyidikan.

Poin kesembilan dalam eksepsi, kata Aldwin, ialah pertimbangan majelis hakim pada kasus Basuki Tjahaja “Ahok” Purnama yang sudah berkekuatan hukum dan tetap.

Di persidangan sebelumnya, Buni Yani didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dipimpin Andi Muhammad Faufiq, dengan dua pasal sekaligus. Yaitu pasal 32 ayat 1 jo pasal 48 ayat 1 Undang – Undang RI nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Eleltronik jo Undang – Undang RI nomor 19/2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11/2008 tentang ITE.

Juga dengan pasal 28 ayat 2 jo pasal 45 ayat 2 Undang – Undang RI nomo 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik (ITE) jo pasal 45 huruf A ayat 2 Undang – Undang RI nomor 19/2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11/2008.

Sidang pun ditunda dan akan kembali digelar pada Selasa 4 Juli 2017 nanti dengan agenda penyampaian tanggapan dari JPU terhadap eksepsi dari terdakwa.(GM/JBS/MD)

Previous articleAPI Minta Buni Yani Bebas
Next articlePolisi Musnahkan Petasan, Kaca dan Jendela Rumah Berantakan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.