JABARSATU – Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Cianjur, Mohamad Toha, menilai belum ada gejolak soal penerapan Permendikbud Nomor 23/2017 mengenai aturan jam belajar selama 8 jam dalam 5 hari.
Meski demikian pro dan kontra yang timbul menjadi sinyal yang harus diwaspadai semua pihak. Ia mengatakan peraturan tersebut sedikit akan menyinggung aspek keagamaan yang tergolong sensitif.
Menurutnya peraturan menteri tersebut dinilai harus disinkronkan dengan kebutuhan pendidikan agama yang tidak boleh diabaikan sehingga peraturan tersebut perlu dipertimbangkan kembali.
”Sebenarnya, pemerintah pusat juga harus memikirkan bagaimana mensinkronkan kebijakan dengan kondisi di lapangan. Jangan sampai ini hanya bersifat uji coba,” kata Toha.
Ia mengatakan di Cianjur konsep keagamaan menjadi aspek penting sehingga pendidikan perlu ditopang dengan karakter keagamaan. Terutama bagi anak usia SD yang masih menjadi peserta mayoritas madrasah diniyah.
”Pembangunan karakter tidak cukup hanya akademis, akan lebih efektif jika dibarengi dengan penanaman nilai-nilai kegamaan. Jangan sampai, hal-hal yang berbau keislaman dimarjinalkan,” katanya.
FKDT akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama Kabupaten Cianjur untuk menangkap celah untuk mensinkronisasi waktu belajar, kemudian memasukan pendidikan agama dalam permendikbud baru.
”Jadi, memang harus disamakan dulu pemahamannya dalam mengartikan 8 jam belajar yang tidak terus dilakukan di dalam kelas. Jika sudah sama dan memungkinkan, pendidikan diniyah bisa dilakukan dalam jam tersebut,” katanya.
Ia berharap 2.500 lembaga diniyah dapat tetap melangsungkan kegiatan pendidikannya bagi 150.000 siswa serapan di tingkat SD kelas 1-6.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cianjur Cecep Sobandi mengatakan, permendikbud yang diterapkan dapat diaplikasikan tanpa merugikan pihak manapun, termasuk pendidikan keagamaan dalam hal ini madrasah diniyah.
”Tidak akan ada yang dirugikan, tinggal dicari jalan tengahnya,” ujarnya.(TJ/JBS/MD)
