JABARSATU – Bupati Rudy Gunawan membantah tegas jika predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemkab Garut didapat lewat praktek kongkaliking dengann auditor BPK.
“Kabupaten Garut meraih predikat WTP karena penyajian laporan keuangan pemerintahan yang baik, salahsatunya soal penataan asset pemerintah daerah yang beberapa tahun ke belakang terus jadi masalah,” ujarnya.
Menurut Rudy, tidak mungkin BPK memberikan status WTP kepada Pemkab Garut jika laporan keuangan yang disampaikan tidak memenuhi standar. Karena, predikat WTP itu sifatnya terbuka dan nyata, bisa terlihat langsung dari laporan yang disampaikan.
“WTP itu nyata, kelihatan, silahkan diuji, diperiksa lagi laporan keuangan Pemkab Garut oleh akuntan-akuntan yang ahli,” ucapnya.
Diungkapkan Rudy, sebenarnya bagi Kabupaten Garut sendiri predikat WTP tidak memberi keuntungan tersendiri. Meskipun memang dari segi kredibilitas, penyelenggaraan pemerintah bisa disebut telah benar dengan adanya predikat WTP.
“Enggak ada reward apapun dari pemerintah pusat bagi daerah yang dapat WTP, DAU juga tidak nambah,” ungkapnya.
Kendati demikian, Rudy juga mengakui, jika dari hasil pengujian lapangan oleh BPK memang ada beberapa proyek yang ada temuan hingga harus ada pengembalian uang ke negara. Namun ketentuannya, jika pengembalian masih dibawah 2 persen dari nilai APBD, maka BPK masih bisa mengeluarkan predikat WTP.
Menurutnya, Kabupaten Garut ada pengembalian dari proyek sebesar Rp 8 miliar, yang paling besar dari proyek jalan di Talegong sampai Rp 1,6 miliar. Tapi menurutnya itu hanya nol koma sekian persen dari APBD.
“Saya berani menjamin jika predikat WTP yang diterima Pemkab Garut dari BPK memang karena kinerja Pemkab Garut dalam menyusun laporan keuangan, terutama dalam melakukan penyelesaian masalah asset-asset pemerintah,” katanya.(GM/JBS/MD)
