JABARSATU – Pakar hukum tatanegara Yusril Ihza Mahendra menilai rencana penjemputan paksa Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di luar negeri oleh aparat kepolisian sebagai tindakan terburu-buru.
Dilansir suara islam.com, Menurut Yusril, penjemputan paksa hanya bisa dilakukan apabila seseorang mangkir dari panggilan polisi sebanyak tiga kali tanpa alasan yang sah.
“Kalau kemarin kan Habib Rizieq tidak bisa hadir karena sedang melaksanakan umrah di tanah suci, alasan itu bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Senin (15/5/2017) dikutip dari liputan6.com.
Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) ini mengatakan, kebijakan penegakan hukum di Indonesia saat ini sudah banyak ditunggangi kepentingan politik. Dia berharap polisi bersikap adil dan profesional terhadap seluruh rakyat Indonesia.
Yusril menegaskan, pemanggilan paksa tidak diperlukan karena ia yakin Habib Rizieq akan bersikap kooperatif. “Saya tidak tahu kenapa penegakan kebijakan hukum di Indonesia sekarang seperti memojokkan umat Islam. Padahal saya yakin Habib Rizieq akan memberikan keterangan yang diperlukan dan beliau kooperatif,” katanya.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyatakan akan menjemput paksa Habib Rizieq lantaran sudah dua kali mangkir dari panggilan penyidik. Habib Rizieq sendiri masih berkapasitas sebagai saksi terkait kasus tuduhan pornografi berupa percakapan seks.
Habib Rizieq sendiri telah membantah terkait kasus tersebut. Menurutnya, ini adalah fitnah yang keji. Bahkan ia mengeluarkan sikap mubahalah terhadap siapapun yang memfitnah dirinya.
“Demi Allah, Alhamdulillah, sejak saya memasuki usia taklif hingga saat ini, saya tidak pernah mencuri, merampas, merampok, membunuh, berjudi, menenggak miras, sodomi atau pun berzina,”
“Jika saya berdusta maka laknat Allah SWT atas diri saya. Dan jika saya benar, maka mereka yang memfitnah saya dan tidak bertaubat akan dilaknat oleh Allah SWT di Dunia dan Akhirat,” jelas Habib Rizieq.(SI/JS)
