JABARSATU – Anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awannga meminta Pemerintah Kota Bandung agar memperhatikan keluhan warga.
“Saya sekarang lagi banyak turun ke masyarakat, saya mendapat banyak keluhan masyarakat terkait pembangunan infratsrktur dasar di perbatasan kota yang agak tertinggal,” ujar Awang di Gedung DPRD Kota Bandung Jalan Sukabumi Bandung.
Menurut Awang, dari beberapa kali kunjungan ke perbatasan kota di daerah Bandung Timur, masyarakat masih banyak mengeluhkan terkait infrstruktur dasar yang tertinggal.
“Adanya PIPPK, pembangunan saat ini bisa menyentuh sampai dengan tingkat terbawah, tetapi di beberapa RW anggaran PIPPK dibandingkan dengan jumlah kebutuhan anggaran pembangunan infrstrukturnya masih sangat jauh,” ukar Awang.
Tertinggalnya pembangunan di Bandung seperti jalan, drainase, PJU, sanitasi, air bersih, masih jauh dari ideal.
Awang mengatakan, hasil keliling ke daerah Pasir Impun, Karang Pamulang, Pasir Jati, wilayanya sangat membutuhkan pembangunan sehingga sebaiknya dana PIPPK jumlahnya jangan disamaratakan, tetapi disesuiakan juga dengan tingkat kebutuhan di RW tersebut.
Menurut Awang Program Rutilahu (rumah tidak layak huni disambut baik oleh masyarakat, karena di lapangan banyak sekali masyarakat dengan kondisi rumah yang sudah tidak layak huni.
“Sebaiknya pemerintah memprioritaskan yang mendapatkan progran rutilahu tersebut berdasarkan kondisi bangunan yang sudah membahayakan penghuninya, atau latar belakang penghuni,”ujar Awang.
Awang mengatakan, kemarim ada rumah yang tidak layak huni, dimana atapnya sudah jebol, apabila hujan bocor dan diisi oleh nenek jompo seorang diri belum ada perbaikan.
“Program rutilahu yang nilainya disamaratakan, membuat di beberapa tempat si penerima manfaat bangunannya menggantung tidak sampai tuntas,” ujar Awang.(TJ/JBS/MD)
