JABARSATU – Direktorat Jendral (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) gelar dialog politik. Dalam rilis yang disampaikan Humas Pemkot Bogor, sebanyak 100 peserta perwakilan dari Karang Taruna, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat hadir pada kegiatan itu, di Hotel Mirah Bogor, Kamis (4/5/2017) membahas persiapan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019.
Kepala Bagian Perundang-Undangan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, tujuan diselenggarakannya kegiatan ini dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sekaligus mensosialisasikan agenda politik khususnya agenda nasional, yakni pemilu serentak yang akan digelar tahun 2019.
Bahtiar menerangkan, pada Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 untuk pertama kalinya pemilih hanya datang satu kali ke Tempat Pemilihan Suara (TPS) karena berbarengan dengan Pemilihan Legislatif (Pileg). Sementara itu, dipilihnya Kota Bogor sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan dialog politik karena selain mengikuti Pilpres serentak Kota Bogor juga akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak secara nasional yang diikuti 117 daerah.
“Tentunya dari awal kami sudah harus mendorong pra kondisi agar masyarakat berpartisipasi dalam seluruh tahapan penyelenggaraan,” terang Bahtiar.
Tahapan ini lanjut Bahtiar, mulai dari persiapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilanjutkan pemutakhiran data oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada bulan Agustus ini. Tahapan ini sangat penting agar tidak ada lagi kasus warga yang tidak terdata dan tidak memiliki hak suara dalam pelaksanaannya.
Sementara itu, terkait situasi keamanan dan ketertiban Bahtiar menekankan, pesta demokrasi harus menjadi sesuatu hal yang biasa, jangan sampai masyarakat tegang. Perubahan ini memang harus terjadi karena sistem demokrasi di Indonesia seperti ini. “Karena setiap lima tahun pasti ada pergantian,” ujarnya.(BGR/JS/HMT)
