Home Bandung Senandung Kota Bandung : “Bandung Heurin ku Tangtung” (1)

Senandung Kota Bandung : “Bandung Heurin ku Tangtung” (1)

664
0

PENGANTAR REDAKSI

Sebuah tulisan tentang kepedulian dari Imam Wahyudi seorang mantan anggota DPRD dan juga jurnalis senior ini layak. Kami mengangkatnya dari beberapa tullisan secara Bersambung. Selamat menyimak. 

“Bandung Heurin ku Tangtung”

“Bandung Heurin ku Tangtung” (Bandung sesak dengan bangunan tinggi – bahasa Sunda), begitu ungkapan orangtua kita di masa silam. “Tangtung” berarti ‘tegakan’ atau dalam terjemahan bebas diartikan sebagai gedung bertingkat, sekurangnya permukiman. Di masa silam, sdh tentu, Bandung masih berupa “belantara kota” — miskin penghuni. Selanjutnya ditandai peristiwa “Bandung Lautan Api” 1946, yg memaksa penduduk mengungsi ke daerah selatan.

“Bandung Heurin ku Tangtung” bermakna ‘kekhawatiran’ para sesepuh atau pendahulu kota ini. Dimaklumi, di masa lampau — Bandung lebih diharapkan sebagai kota ‘persinggahan’ dengan beberapa kawasan permukiman — bukan permukiman serupa sekarang, apalagi sebagai kota bisnis atau perdagangan. “Bandung Heurin ku Tangtung” makin nyata adanya.

Berkembang seiring zaman, hingga jadi gambaran (nyata) dlm kekinian. Di Kota Bandung, kian tak mudah mendptkan lahan terbuka luas. Di hampir semua sudut kota, berdiri gedung tinggi — tak sekadar fasilitas publik dan hotel — di antara permukiman penduduk.

Kota Bandug kian bertambah sesak, seiring dengan cita dan harapan para orangtua (di luar kota Bdg -pen) kepada anak-anaknya dalam merintis masa depan.

“Geura gede, geura jangkung, geura sakola di Bandung”. Dalam terjemahan bebas, dapat diartikan: Segeralah (tumbuh) dewasa, segeralah (tumbuh) tinggi (badan), segeralah sekolah di Bandung. Bisa dimaklumi, sejak lama punya dayatarik institusi pendidikan ternama. Sebutlah ITB, Unpad dan IKIP (kini: UPI). Makin lengkap sudah sebutan “Bandung Heurin ku Tangtung”.

Tak terasa sudah 206 tahun usianya. Perayaan tdk dilakukan bertepatan dengan hari jadi 25 September — kecuali upacara resmi — mengingat bersamaan dengan hajat PON XIX Jabar 2016. Puncak peringatan digelar ditandai acara “Bandung Light Festival”. Walikota Bandung, Ridwan Kamil memimpin acara yang melibatkan 1.000 orang pendukung yang puncaknya berlangsung di Jl. Sukarno, Pusat kota Bandung.

Kota Bandung kerap diidentikkan dengan alun-alun sebagai pusat keramaian, Mesjid Agung, kawasan belanja Jl. Dalem Kaum/Kepatihan dan ruas utama Jl. Asia Afrika dengan bangunan bersejarah Gedung Merdeka. Sentralisasi kegiatan di Kota Bandung ini berlangsung lama dan bagai mentradisi. Setiap pergantian walikota, kerap ditandai dengan pembenahan alun-alun dan Mesjid Agung. Selebihnya seolah jadi ‘pelengkap’ pembangunan kota.

Upaya desentralisasi kegiatan kota, berupa pembangunan fasilitas umum — sejatinya sudah dicanangkan sejak lama, sekurangnya pada era kepemimpinan Walikota Bandung, Husein Wangsaatmadja (1978-1983). Masa itu, “ketergantungan” pada pihak swasta pun sudah berlangsung — sehingga pengembangan blm tersebar, kecuali di seputar alun-alun sebagai pusat kota. Tak kecuali pusat perbelanjaan yang berderet di Jl. Dalem Kaum, Jl. Kepatihan, Jl. Asia Afrika di seputar alun-alun dan mall Palaguna — kesemuanya ‘cikal bakal’ pusat perbelanjaan (shopping center) di Bandung.

Setiap walikota yang memimpin Kota Bandung, kiranya merancang tata-ruang dan pembangunan. Sayang ‘progress’nya tak cukup dirasakan warga, kecuali yang disebut di atas. Alasan klasik, keterbatasan anggaran. Dimaklumi, perlu terobosan. Tanpa itu kondisi stagnan akan berlangsung lebih lama, tak sejalan dg perkembangan dan kebutuhan kota yang tampak kian menggeliat sebagai metropolitan.

Metropolitan membutuhkan kecerdasan metropolis yang tak semata mengandalkan kas. Menggandeng pihak swasta, dengan tetap berpijak pada kebijakan pembangunan kota seutuhnya — tidak bisa dihindari. Kita pun tahu, merangkul swasta alias pengusaha — bukan tanpa resiko. Kerap terdengar, penguasa ‘dikalahkan’ pengusaha. Di sinilah mental dan tgjwb penguasa diuji. Tak jarang pula, mental terganggu dengan pertimbangan masa jabatan yg temporer. Aji mumpung berlaku dan berlanjut. Harapan warga bak sia-sia belaka.

Era Dada Rosada (2003-2008-2013), sadar pentingnya terobosan. Gagasan monumental Stadion Bandung Lautan Api terwujud, meski infrastruktur pendukung tdk bersamaan dibangun. Mendahulukan obyek utama, kerap jadi issu dalam realisasi pembangunan.

Coba tengok kawasan perguruan tinggi di Jatinangor yang sejatinya ‘hegar’, megah dan lega — sudah tentu membanggakan kita sebagai warga Jabar. Lengkap sdh sebutan Bandung sebagai Kota Pendidikan, meski itu tidak dalam konteks pembangunan yang jadi tanggungjawab Pemkot Bandung. Tapi infrastrukturnya kadung diabaikan atau terlupakan, aksesibilitas yang setara dengan keunggulan kawasan itu — praktis tak muncul. Sepanjang jalan raya Jatinangor yang mestinya sebagai ‘boulevard’, kaduh terdesak bangunan tak tertata baik — semata orientasi ekonomi.

Era Ridwan Kamil yang ‘manggung’ sejak 2013, seolah hendak menjawab kegelisahan warga — bahwa membangun itu mudah. Membangun yang mencitrakan kebutuhan dasar warga — direalisasikan denga taman-taman terbuka berbagai topik, model trotoar yang mengesankan lega dan terbuka, plus bangku2 u/ sekadar ngobrol, bahkan kencan. Warga sumringah. Berjalan sambil canda menjadi bagian utama kenyamanan yang lama tak tersentuh. Coba tengok sepanjang jalan utama Asia Afrika, yang diawali dengan bius peringatan 60 Th KAA pada April 2015 lalu. Bisa ditebak, kalangan swasta pun senang berbagi. Itu saja, tentu blm cukup. Rekayasa pembangunan kota era Ridwan,  masih bergulir. Bahkan tak cukup satu periode jabatan?!

Walikota adalah wali bagi warganya, warga kota. Terlebih di era rakyat berdaulat yang berhak menentukan sendiri siapa pemimpinnya. Terkait dg sejarah Kota Bandung, kiranya perlu diputar ulang figur2 yang pernah memimpin Kota Bdg. RA Atmadinata adalah pribumi pertama sebagai Walikota Bdg (1941-1945), setelah sebelumnya melulu dari pemerintah kolonial Belanda, dengan yang terakhir Mr. JM Wesselink (1936-1941). Saya baru mengenali walikota, saat dijabat R. Didi Djukardi (1966-1967). Periodenya relatif singkat, karena terindikasi terlibat PKI.

Selanjutnya, R. Hidayat Soekarmadidjaja (1968-1970), R. Otje Djoendjoenan (1971-1976), H. Utju Djoenadi (1976-78), R. Husen Wangsaatmadja (1978-83), H. Ateng Wahyudi (1983-88-93), Wahyu Hamidjaja (1993-98), Aa Tarmana (1998-2003), H. Dada Rosada (2003-08-13), dan Ridwan Kamil (sekarang, 2013-2018). (Bersambung).