JABARSATU – Aksi unjuk rasa mewarnai kedatangan Presiden RI Joko Widodo ke Bandung, Rabu 12 April 2017. Unjuk rasa yang dilakukan BEM REMA UPI dan Aliansi BEM SI Wilayah Jawa Barat di depan Gedung Sate tersebut mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat.
Menteri Luar Negeri BEM REMA UPI yang ikut dalam aksi tersebut, Arif Rahmat Sidiq, mengatakan mereka mempertanyakan langkah Pemerintah RI yang pada tahun ini menaikkan tarif dasar listrik. Selain itu, katanya, peredaran BBM bersubsidi, yakni Premium di pasaran pun kian sulit dijumpai.
“Pemerintah menjamin tidak akan ada kelangkaan BBM bersubsidi, tapi faktanya kita sekarang kesulitan menemukan premium. Kenaikan tarif dasar listrik kapasitas 900 watt juga membuat masyarakat syok dan kesulitan,” kata Arif di sela akai tersebut.
Massa pun akhirnya menuntut Pemerintah RI untuk mentaati janjinya kepada masyarakat dalam hal pemenuhan energi, tanpa kelangkaan bahan bakar bersubsidi. Mereka menuntut pemerintah mengembalikan tarif dasar listrik dan kembali memasarkan BBM bersubsidi secara normal di pasaran.
Mereka pun mengkritik proses pembangunan Kereta Cepat Indonesia Cina rute Jakarta-Bandung, yang dinilai merugikan sejumlah masyarakat yang terlewati jalur kereta tersebut, termasuk masalah amdal dan perizinan yang seharusnya dilakukan tanpa intimidasi kepada masyarakat sekitarnya dan tanpa konflik.
Massa pun menuntut KPK mengusut tuntas kasus korupsi EKTP yang sangat merugikan masyarakat Indonesia. Sebab hingga kini, EKTP tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pilkada. Massa menuntut pemerintah supaya menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan segera.
Sebelumnya di hari yang sama, Aliansi Cinta NKRI menggelar aksi unjuk rasa menolak beredarnya faham radikal di Indonesia dan menolak separatisme di Indonesia. Terakhir, PMII pun berunjuk rasa dengan tema yang sama, menolak faham radikal di Indonesia. (tj/jbs/md)