JABARSATU – Beberapa bulan lalu, DPRD Jabar mengusulkan pembelian mobil dinas merk Toyota Fortuner yang harganya mobil sebesar Rp.557 juta. Namun publik menolak karena dianggap tidak pantas wakil rakyat hidup mewah.
Kini, belum kering air mata duka warga Garut, publik Jawa Barat dihebohkan lagi dengan kabar bahwa anggota dewan Jabar akan mendapat fasilitas mobil Innova tipe Q AT 2.4 warna hitam bermesin diesel seharga Rp.425 juta.
“Yang paling aneh dan janggal atas pembelian mobil dinas merek Innova ini siapa yang harus bertanggungjawab, “tanya Direktur CBA (Center For Budget Analysis), Uchok Sky Khadafi kepada jabarsatu.
Menurut Uchok, aparat penegak hukum harus segera bertindak. Beberapa fraksi seperti Golkar dan Nasdem menolak pengadaan mobil dinas ini. Itu artinya, sambung Uchok, penolakan sebagian fraksi ini sebagai sinyal kuat bahwa ada penyimpangan dalam pembelian mobil dinas ini.
“Pihak eksekutif, kalau ingin merubah anggaran dan nomenklatur harus minta izin atau melakukan pembahasan lebih dgn DPRD. Tapi sepertinya pihak, “Gedung sate” tidak minta izin perubahan anggaran dan nomenklatur dari mobil Toyota merek Fortuner ke merek Toyota Innova, “jelas Uchok.
Menurutnya, Gubernur Aher melanggar undang undang No.17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan juga undang undang No 9 tahun 2015 tentang Pemda. Apalagi pembelian mobil dinas ini, konon melalui e-katalog yang berarti berpotensi merugikan negara. Karena, dalam jual beli e-katalog ada dugaan fee sekitar 5 persen sebagai dana promosi.
“Maka tidak ada salah, pihak aparat hukum, baik itu kejati Jabar atau kepolisian untuk membuka penyelidikan mobil dinas baru DPRD Jabar ini. Dan langkah langka yang harus diambil adalah untuk segera memanggil Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan untuk segera diperiksa, “katanya.
Kemudian daripada itu, sambungnya, gara-gara pembelian mobil baru ini, publik diarahkan untuk selalu menyalahkan DPRD agar peran dan fungsi mereka lemah dan lumpuh dan anggota dewan harus takluk di kaki eksekutif.
“Padahal, Gubernur Jabar saja dapat mobil dinas yg lebih bagus dan mewah. Seharusnya DPRD tidak usah dapat mobil dinas, dan gubernur juga kembalikan dong mobil dinasnya biar sama sama naik andong, pada mau nggak???, “pungkasnya. (Galang)
