JABARSATU – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyatakan bahwa program Nawacita pemerintahan Jokowi-JK dalam satu tahun masa kerja masih sangat jauh dari harapan.
Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati mengatakan, inti dari catatan akhir tahun adalah untuk mengingatkan kembali evaluasi kinerja dari pemerintahan Jokowi-JK dari tahun pertama 2015 terkait dengan visi di dalam Nawacita.
“Memang tidak semua, tapi minimal yang menurut kami ada 11 masalah yang kami sampaikan sangat krusial, yang dapat diperhatikan betul. Janji ini komplit sekali dalam visi misi presiden kita,” ujar Enny, di Jakarta, Rabu (30/12/2015).
“Ke-11 masalah ini, kita fokus mengenai kekhawatiran Indonesia dengan hal-hal yang krusial dan yang mempengaruhi. Ke-11 persoalan ini tidak mendapatkan solusi dari pemerintah, kita khawatir apa yang ada di Nawacita tidak mendapatkan apa-apa,” ungkap Enny.
Dari 11 masalah tersebut, salah satunya yaitu mengenai laju utang semakin mengkhawatirkan. Bukannya tidak mengurangi dana asing, tapi tergantung pada utang luar negeri yang salah satunya dari meningkatnya impor.
“Ini yang harus betul-betul ada evaluasi, apa yang menyebabkan target-target yang disusun bagus, tapi tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Bukan hanya tidak terimplementasi, tapi kenapa melawan arah. Tapi yang ada realisasi selama satu tahun ini, target Nawacita berbalik arah,” jeasnya.
Artinya, target Indonesia untuk mengurangi utang, malah menambah utang. Target untuk mengurangi impor, malah impornya semakin meningkat. Target meningkatkan kesejahteraan masyarakat, malah mengalami kemiskinan dan pengangguran bagi masyarakat.
“Bagaimana target supaya terarah, hal tersebut tidak hanya melihat dari sisi figur, tapi bagaimana kinerja team work, kinerja kementerian harus mendukung dengan kementerian yang terkait.itu akan tercapai dan dilihat mengarah ke pencapaian target. Bukan hanya mengarah, tapi berbalik arah,” jelasnya.
Berikut, 11 masalah pemerintahan Jokowi-JK di bidang ekonomi:
Laju utang semakin mengkhawatirkan
Realisasi penerimaan perpajakan mengalami shortfall
Realisasi rendah keuangan pemerintah daerah
Penyertaan modal negara minim aksi nyata
Paradoks suku bunga tinggi dan inflasi yang terkendali
Bias arah nilai tukar Rupiah
Menyusutnya kontribusi sektor industri bagi pertumbuhan ekonomi
Kinerja ekspor tak terkatrol
Daya saing tak bergeming
Program Sejuta Rumah tanpa arah
Ketimpangan, kemiskinan dan pengangguran memburuk.(irv/on)