JABARSATU – Ketua DPP Partai Golkar hasil munas Ancol Leo Nababan mendukung rencana Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjadi Ketua Umum sementara Partai Golkar (PG) setelah terjadinya kekosongan kepengurusan Partai berlambang pohong beringin itu per 1 Januari 2016.
Leo bahkan mengaku dirinya lah yang mengusulkan rencana tersebut. Secara pribadi, Leo menginginkan agar Kalla beserta Akbar Tanjung didaulat sebagai Ketua Umum dan Sekjen Partai Golkar sementara.
“Iya itu usulan saya tiga hari lalu. Itu usulan saya pribadi. Saya usulkan Pak JK Ketum transisi, Sekjennya Pak Akbar Tandjung, mereka lah yang selenggarakan Munas,” ujar Leo saat dihubungi, Selasa (5/01/2016).
Leo mengaku seluruh kader Golkar sudah mengetahui rencana tersebut. Bahkan, kata Leo, rencana itu mendapat sambutan baik dari seluruh kader Golkar di tingkat DPD II wilayah.
“Begitu saya usul di TV, langsung datang ribuan sms dari DPD II, mereka setuju. Ini ide brilian saya. Pak JK dan pak Akbar tokoh senior yang masih bisa diharapkan,” ujarnya.
Menurut dia, kepengurusan transisi ini diperlukan sebab telah terjadi kevakuman kepengurusan Golkar saat ini. Pembentukan pengurus transisi ini, kata Leo, sudah ada aturannya dalam AD/ART partai.
“Dengan kevakuman Golkar saat ini, artinya partai ini dalam keadaan terancam. AD/ART memungkinkan dibentuk kepengurusan transisi itu ketika partai dalam keadaan terancam. Ketum Pak JK, Sekjen Akbar Tandjung,” ujarnya.
Untuk tim transisi ini, Leo mengatakan, anggotanya bisa diambil dari masing-masing kubu. Setelah terbentuk, tim transisi harus segera bekerja untuk menentukan jadwal penyelenggaraan munas partai Golkar.
“Nanti anggotanya silahkan ambil misalnya lima dari kubu Pak Agung Laksono, lima lagi dari kubu ARB. Nanti kepengurusan transisi ini diberikan waktu minimal 2 minggu, dan maksimal 2 bulan untuk selenggarakan munas,”tandasnya.(rn/jbs)
