JABARSATU – Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan berencana untuk mengadakan Program Bela Negara dengan target merekrut 100 juta kader dalam 10 tahun ke depan. Kepala Riset Garuda Center for Indonesian Governance (GCIG) Faizal Abdulgani mempertanyakan urgensi diadakannya Program Bela Negara.
Menurutnya pemerintah juga tidak memiliki tolok ukur yang jelas apa yang hendak dicapai dari dilaksanakannya program tersebut.
“Pemerintah seperti tidak dapat menentukan urgensi program yang harus segera dilaksanakan. Program Bela Negara ini urgensinya apa? Apakah lebih penting dari program pembangunan infrastruktur? Apakah lebih harus didahulukan daripada pencegahan dan penanggulangan bencana asap yang terjadi tiap tahun? Menurut saya program ini tidak kontekstual dengan kebutuhan bangsa dan negara saat ini,” jelas Faizal dalam rilisnya yang diterima Redaksi Selasa, (13/10).
GCIG mencatat setidaknya ada 5 hal yang patut dipertanyakan dari gagasan Program Bela Negara; Pertama, urgensi dari Program Bela Negara tidak jelas. Apakah rakyat saat ini membutuhkan Program Bela Negara? Pasalnya saat ini rakyat lebih membutuhkan program pembangunan nasional untuk menyokong perekonomian rakyat terlebih saat kondisi ekonomi sulit seperti sekarang. Kedua, pemerintah terkesan memaksakan Program Bela Negara untuk dijalankan karena saat ini RUU Bela Negara tidak masuk prolegnas tahun 2015.
Lalu dasar hukum program Bela Negara apa? Ketiga, tujuan yang hendak dicapai dari program ini dinilai kurang jelas. Jika tujuan dari program ini adalah untuk mendisiplinkan pemuda Indonesia, mengapa pemerintah tidak meneruskan program Gerakan Disiplin Nasional (GDN) seperti yang sudah dijalankan pada masa Orde Baru? GDN sudah mengakar di masyarakat Indonesia terlebih lagi program ini bertujuan untuk menyokong pembangunan nasional.
Keempat, anggaran untuk menjalankan program dengan target peserta 100 juta orang dalam 10 tahun tentu tidak sedikit apalagi di tengah kebijakan negara untuk memperbarui alutsista Indonesia. “Kemudian yang terakhir perlu ada kejelasan siapa yang harus mengikuti Program Bela Negara.
Sejarah membuktikan bahwa rakyat Indonesia selalu siap sedia membela tanah air bahkan dalam kondisi sesulit apapun. Jika wawasan kebangsaan pemuda dan masyarakat sudah mulai luntur, mengapa lalu upacara bendera dan pelajaran mengenai pemahaman Pancasila dan Kewarganegaraan, di SMA misalnya, dikurangi? Pemerintah juga harus bisa menjelaskan arah bagi kader yang telah mengikuti program ini,” tandas Faizal.(YUN/JBS)
