JABARSATU – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumberdaya kembali menyinggung soal. Bahkan Rizal menyebut, ada pejabat-pejabat yang keblinger sehingga ingin mensabotase dan menandatangai keputusan pengembangan ‘Lapangan Gas Abadi’ Blok Masela di Laut Arafuru, Maluku, untuk kepentingan perusahaan migas asing.
Dia mendesak penandatanganan yang akan dilakukan pada 10 Oktober 2015 oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) itu dibatalkan.
“Ini ada pejabat yang keblinger yang akan putuskan tanggal 10 ini (Oktober) bahwa untuk membangun itu (kilang) terapung sesuai dengan kepentingan internasional. Saya peringatkan, jangan kebangetan. Ujung-ujungnya yang akan digunakan adalah uang rakyat, harus berpihak pada rakyat,” ujar Rizal saat berbicara di seminar energi di Jakarta, Rabu (7/10).
Saat ini, pemerintah memiliki dua opsi pengembangan Blok Masela. Pertama membangun kilang gas cair (LNG) terapung di tengah laut (floating) atau offshore dan kedua membangun pembangunan pipa ke Pulau Saumlaki dan kilang LNG di darat (onshore).
Menurut Rizal, para pejabat di Kementerian ESDM dan Satuan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berhasil dibujuk oleh perusahaan migas asing untuk membangun kilang LNG terapung di tengah laut. Argumennya, pembangunan floating itu lebih murah ketimbang membangun pipa gas ke daratan.
Namun kata dia, hitung-hitungan itu kajian perusahaan migas asing yang memiliki kepentingan di Blok Masela yaitu Inpex Masela Ltd dan Shell Corporation. “Setelah kami cek angka-angkanya ngawur. Dan pejabat yang bersangkutan hanya terima (masukan) dari perusahaan asing. Dan ditakut-takuti ada palung dalam. Setelah diselidiki ternyata ada darah yang rendah. Seharusnya mereka mau mengecek lebih dalam, jangan langsung percaya begitu saja,” kata Rizal. (DSU/GE/JBS)
