JABARSATU.COM – Ketua Projo Jawa Barat, Dr. Agung Suryatriana, M.Pd., menegaskan, jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Bandung pada 9 Desember 2015, kalangan birokrat atau pegawai negeri sipil (PNS) harus bersikap netral.
Hal itu, untuk menciptakan pilkada benar-benar dilaksanakan secara fair play dan tidak ada pelanggaran, selain yang dirugikan.
“Kami harapkan, jelang pelaksanaan pilkada Kabupaten Bandung tidak ada upaya penggiringan atau pengondisian masyarakat oleh birokrat atau PNS, untuk mendukung salah satu calon atau incumbent. PNS itu, harus bersikap netral dan tidak memihak dalam pilkada,” tegas Agung sperti dilansir galamedianews, Rabu (13/5/2015).
Agung juga menyerukan kepada para kepala desa, camat hingga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus bersikap netral dan tidak memihak.
“Sebenarnya, ada aturan-aturan yang bisa dipahami semua masyarakat dalam pelaksanaan pilkada tersebut. Di antaranya harus dipahami pula oleh para pejabat tadi. Jangan sampai kepala desa, camat dan para SKPD tidak netral,” tandas Ketua Pemuda Demokrat Indonesia ini.
Agung pun menganalogikan, kalau para pejabat itu tidak netral, sama dengan wasit sepak bola ikut menendang bola. “Massa wasit ikut menendang bola. Itu kan sudah tidak benar,” sindir Agung.
Sebagai pejabat pemerintahan yang notabene sebagai pelayan masyarakat harus bersikap arif dan bijaksana, selain memahami peraturan pilkada.
“Kalau mereka sudah bersikap netral, nantinya siapa pun yang mencalonkan diri dan terpilih menjadi Bupati Bandung, tetap akan menjadi atasannya dan harus legowo menerima kenyataan itu,” katanya.
Untuk itu, katanya, dalam proses demokrasi ini harus dipahami semua pihak. Dengan harapan, proses demokrasi dalam pelaksanaan pilkada Kabupaten Bandung bisa dilaksanakan secara jujur dan adil.
“Tidak ada yang dirugikan, karena ada penggiringan dan dugaan pelanggaran yang dilakukan PNS atau pejabat pemerintahan yang tidak netral,” katanya.
Ia berharap, pejabat pemerintahan harus menjadi teladan. “Apalagi saat ini, terkadang sulit dipisahkan antara pribadinya dengan jabatan,” katanya.
Agung juga berharap, kepada pejabat pemerintahan maupun PNS tidak ikut dalam kampanye. “Intinya, pejabat pemerintahan harus memberikan contoh kepada masyarakatnya,” katanya.(JBS/gm)
