JABARSATU.COM – Pimpinan KPK bertemu dengan Ketua DPD Irman Gusman membahas kasus korupsi di sektor sumber daya alam. Kedua pihak sepakat untuk memperbarui nota kesepahaman (MoU) yang sudah diteken pada 2006 silam.
“Kita membangun semangat bersama untuk pembangunan bangsa lewat pemberantasan korupsi. DPD dan KPK sudah punya nota kesepahaman sejak 2006. Pemberantasan korupsi tidak bisa satu lembaga tapi harus sinergis,” kata Irman dalam jumpa pers usai pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (27/3/2015).
Pimpinan KPK yang hadir dalam pertemuan ini adalah Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain. Sementara itu, Plt Pimpinan KPK Johan Budi berhalangan hadir karena sakit.
Irman menuturkan kerja sama DPD dengan KPK akan berlangsung secara rutin. DPD siap mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.
“Kami ingin mendukung KPK di barisan terdepan dalam pemberantasan korupsi. Korupsi musuh kita bersama,” ucap senator asal Sumatera Barat ini.
Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengungkapkan banyak misi KPK yang dibawa oleh senator DPD ke daerah. Dalam kaitannya dengan korupsi sumber daya alam, anggota DPD dianggap punya akses langsung melihat permasalahannya.
“Banyak yang harus dibenahi, termasuk tentang tumpang tindih perijinan, dan itu bisa diperbaiki dengan meminjam tangan anggota DPD. Beliau punya akses mengatasi kebuntuan di daerah,” ujar Ruki.
Dia menjabarkan bahwa korupsi di sektor sumber daya alam terjadi mulai dari perijinan tambang hingga penerimaan pajak dari sektor perikanan. Ruki berharap pembaharuan MoU dengan DPD ini mampu memperbaiki kemakmuran rakyat.
“Kita sampaikan ke DPD dengan harapan bersama-sama untuk perbaikan lingkungan demi kemakmuran rakyat. Kita siap perbaiki MoU dengan muatan-muatan yang lebih bermanfaat untuk kepentingan negara. Banyak hal yang ditipkan, penguatan lembaga KPK, bisa minta bantuan beliau-beliau,” ucap Ruki.(JBS/dtc)
