JABARSATU.COM – Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan kembali menegaskan bahwa partainya tidak akan membuat kegaduhan politik dengan menggulirkan hak angket atau hak menyelidiki terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly.
“PAN tidak buat gaduh di kabupaten/kota atau DPR RI. PAN hanya akan berikan solusi. Rakyat jenuh tengkar terus, kapan untuk rakyatnya? Saya berkali-kali sampaikan tidak ikut kegaduhan itu,” kata Zulkifli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/3/2015).
Meski demikian, Zukifli mengaku hingga sejauh ini belum ada sikap resmi dari fraksi PAN terkait usulan hak angket. Walaupun dirinya tidak setuju, tetapi Zulkifli tak bisa mengambil keputusan sendiri.
“Ada sikap resmi fraksi pada saatnya,” ujar Zulkifli yang juga Ketua MPR ini.
Zulkifli tak mempermasalahkan jika ada anggota fraksi PAN yang sudah menandatangani hak angket tersebut. Namun, jika sudah ada sikap resmi partai, maka semua kader yang ada di DPR harus mematuhinya.
“Kalau ada yang tanda tangan, itu kan baru usulan hak anggota,” ucapnya.
Tercatat ada dua anggota fraksi PAN yang menandatangani dokumen tersebut. Menurut inisiator hak angket dari Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, keduanya adalah Sekretaris Fraksi Teguh Juwarno dan Bendahara Fraksi Dewi Coryati.
Hak angket digulirkan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie bersama fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. KMP menganggap Menkumham telah bertindak sewenang-wenang dengan mengesahkan Golkar kubu Agung Laksono.
KMP juga mempermasalahkan keputusan Menkumham yang sebelumnya mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy.
Yasonna merasa pengesahan kepengurusan Agung sudah sesuai dengan undang-undang. Karena itu, ia siap menghadapi proses hukum yang dilakukan kubu Aburizal. (MD/K/JBS)
