JABARSATU.COM – Pemerintah Kabupaten Bandung meminta agar Pertamina menambah gas elpiji 3 kg sebanyak 50 persen dari kuota saat ini. Hal itu untuk mengatasi kelangkaan dan melambungnya harga gas melon seperti yang terjadi baru-baru ini.
“Kenapa gas langka dan mahal, salah satunya karena memang pasokan dan kebutuhan tidak sesuai. Jadi, kami minta agar kuota elpiji 3 kg ditambah. Ini sudah kami ajukan ke Pertamina,” kata Popi Hopipah, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bandung semalam.
Popi menuturkan, saat ini kuota gas bersubsidi 3 kg untuk Kabupaten Bandung, yaitu 36 juta tabung per tahun. Kuota tersebut menurut dia, saat ini tidak mencukupi seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap gas melon tersebut.
Selain kurangnya pasokan, lanjut Popi, kelangkaan gas elpiji juga merupakan imbas dari regulasi pemerintah pusat yang menaikkan gas elpiji 12 kg. Hal itu mengakibatkan banyak warga yang melakukan migrasi dari gas 12 kg ke gas 3 kg.
“Tidak dimungkiri, regulasi sangat berpengaruh terhadap sirkulasi gas 3 kg. Jadi, kami juga minta pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi masyarakat sebelum mengambil kebijakan,” ucapnya.
Kelangkaan dan melambungnya harga gas elpiji 3 kg tersebut juga terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Bandung. Untuk mengatasinya, Pemkab Bandung mulai pekan lalu menggelar operasi pasar murah di 9 kecamatan, yakni Cangkuang, Banjaran, Soreang, Solokanjeruk, Cilengkrang, Rancabali, Cikancung, Nagreg, dan Margahayu.
“Operasi pasar murah ini sebagai respons kami terhadap keluhan masyarakat atas kelangkaan gas elpiji 3 kg. OPM ini kami informasikan ke camat dan kades setempat untuk disampaikan kepada masyarakatnya,” tutur Popi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Cecep Suhendar mengatakan, kelangkaan gas 3 kg saat ini terjadi karena sistem dan pengawasan distribusi yang belum optimal. Menurut dia, perlu dilakukan restrukturisasi distribusi agar gas 3 kg tepat sasaran.
“Misalnya dengan menandai tabung gas 3kg dengan tanda khusus untuk distribusi di satu kabupaten. Jadi, nanti bisa ketahuan jika distribusi gas tersebut salah sasaran,” ujarnya.
Selain itu, Cecep juga meminta agar Pemkab Bandung dan Pertamina menindak tegas oknum pemilik industri yang menggunakan gas 3 kg. Soalnya, gas elpiji bersubsidi 3 kg tersebut diperuntukkan bagi masyarakat kalangan tidak mampu.
“Jadi, jika sistem distribusi dan pengawasan ini sudah baik, masalah kelangkaan bisa diatasi. Kalau sekarang, masih harus dibenahi,” katanya. (JBS/PR/MD)
