JABARSATU.COM – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai anggaran dana pendidikan sebagai celah bagi para politisi untuk mengeruk keuntungan. Pasalnya, dana pendidikan termasuk anggaran yang cukup besar dalam APBD.
“Dana pendidikan ini kan cukup besar, minimal 20 persen dari APBD makanya ini jadi sasaran empuk politisi untuk mengeruk dana yang besar,” kata Apung Widadi, Manajer Advokasi dan Investigasi Fitra, Jumat (6/3/2015).
Menurut Apung, perbedaan anggaran APBD versi Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada dinas lain tidak terlalu signifikan.
“Dinas lain kita hanya melihat kenaikan sekitar Rp 20 miliar. Untuk dinas kesehatan dan perhubungan justru banyak dikurangi oleh DPRD,” jelas Apung.
Sebaran anggaran siluman pada Dinas Pendidikan terbesar berada di Jakarta Selatan sekitar Rp 1,9 triliun. Sementara di Jakarta Pusat sekitar Rp 490 miliar, Jakarta Utara sekitar Rp 370 miliar, Jakarta Barat sekitar Rp 360 miliar, dan Jakarta Timur sekitar Rp 900 miliar.(JBS/K/MD)
