JABARSATU.COM – Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI makin rumit soal dana siluman pada APBD DKI 2015. Polemik berbuntu hak angket DPRD yang dibalas Ahok dengan melaporkan dugaan penyimpangan anggaran ke KPK.
Meski di DPRD DKI, Fraksi Golkar kompak ikut meneken hak angket, Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Ace Hasan Syadziy punya pandangan berbeda.
Secara pribadi, Ace mendukung Ahok dalam persoalan ini. Dia melihat ada kejanggalan yang dilakukan DPRD DKI saat penyusunan APBD 2015.
“Dalam proses penyusunan APBD kan harus sama-sama disetujui bersama antara eksekutif dan legislatif. Jika benar masuknya anggaran Rp 12,1 triliun itu tanpa dibahas bersama dengan eksekutif, disitulah masalahnya,” kata Ace di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat.
Apalagi kata Ace, merujuk pada pemberitaan di media massa, anggaran yang diajukan memang tidak sesuai kebutuhan. Bahkan seharusnya tidak perlu dianggarkan.
“Beberapa item kegiatannya tidak sesuai dengan kebutuhan maka untuk apa dianggarkan,” tuturnya.
Bagi Ace, hak angket yang diajukan juga aneh sebab malah memperuncing masalah dan bukan mencari solusi penyelesaian.
“Makanya bagi saya hak angket itu justru aneh,” sebutnya.
Soal sikap Ahok yang melaporkan dugaan adanya dana siluman dalam APBD DKI ke KPK, Ace menganggap wajar. Selama ada bukti, Ahok berhak melaporkan kecurigaannya itu.
“Itu haknya Ahok ya untuk melaporkan ke KPK selagi beliau memiliki bukti,” tuturnya.(JBS/DTC/MD)
