JABARSATU.COM – Pemerintah telah membantah adanya kerja sama dengan Proton untuk mengembangkan industri mobil nasional di Indonesia. Namun, perusahaan otomotif dari Malaysia itu masih tetap menggunakan istilah “mobil nasional Indonesia” dalam pernyataan tertulis yang dibuat. Apa tanggapan pemerintah atas hal ini?
Menteri Perindustrian Saleh Husin menilai pernyataan itu dibuat Proton karena berusaha mengambil kesempatan untuk benar-benar bisa menggarap industri mobil nasional di Indonesia. “Namanya juga usaha,” seloroh Saleh di Jakarta, Rabu (11/2/2015).
Saleh mengungkapkan, meski secara tidak langsung “didekati” Proton sehingga Indonesia benar-benar merealisasikan mobil nasional, saat ini pemerintah belum akan mengalokasikan anggaran negara untuk program itu. Sehingga, kerja sama Proton dengan Adiperkasa Citra Lestari milik AM Hendropriyono pun murni perjanjian antara pihak swasta.
Saleh berharap agar kerja sama kedua perusahaan itu bisa ditindaklanjuti dengan pendirian pabrik di Indonesia. “Saat ini mereka masih feasibility study, kalau layak, mereka lanjut dengan daftar investasi di sini. Setelah itu, seharusnya buat pabrik,” kata dia.
Terkait dengan rencana pengembangan mobil nasional seperti yang sempat dipopulerkan Presiden Joko Widodo saat masih menjadi Wali Kota, Saleh mengaku membuat industri otomotif tidaklah mudah. Industri yang sangat padat modal ini membutuhkan banyak biaya dan kepastian pasar dan produk yang mencapai puluhan tahun.
Dengan kondisi itu, Saleh mengatakan yang terpenting saat ini adalah meningkatkan komponen dalam negeri dari industri otomotif yang sudah ada. “Apalah arti mobil nasional. Yang penting kan ada komponen lokalnya , dengan ada kandungan lokal tentu ada nilai tambah industri di daerah, bisa ciptakan lapangan kerja itu penting. Sekarang Daihatsu LCGC itu TKDN-nya sudah 86 persen,” papar Saleh. (JBS/K/MD)
