Aiptu Labora Sitorus Minta Jokowi Memperhatikan Kasusnya

JABARSATU.COM- Terpidana Aiptu Labora Sitorus meminta Presiden Joko Widodo memperhatikan kasus yang menjeratnya. Ia merasa diperlakukan tidak adil dalam proses hukum yang dilakukan kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan.
“Ini ketidakadilan. Saya mohon kepada Presiden supaya lihat kami orang-orang kecil. Kalau bersalah dihukum, kalau tidak bersalah jangan dihukum,” kata Labora dalam wawancara dengan Kompas TV di Sorong, Papua, Sabtu (7/2/2015).
Labora meminta pemerintah pusat membentuk tim independen untuk mengusut apa sebenarnya yang dialaminya. Ia merasa menjadi korban penegak hukum.
Labora merasa Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan yang tidak sesuai prosedur di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat. Ia mengaku tidak pernah diperiksa penyidik untuk berita acara pemeriksaan (BAP). Namun, kata dia, kejaksaan menyatakan berkas perkaranya lengkap (P21).
“Jadi kalau tidak di-BAP kenapa bisa kejaksaan P21? Penyelidikan seperti perampok. Saya diperlakukan bukan seperti anggota (polisi), saya diperlakukan macam teroris saja,” ujar Labora.
Ia menegaskan, tidak akan menyerahkan diri untuk dieksekusi oleh Kejaksaan. Ia merasa proses hukum terhadapnya tidak sah sehingga tidak ada dasar hukum untuk eksekusi. 
“Harapan saya kepada petinggi di pusat, kalau bisa diturunkan tim independen ke Sorong supaya lihat apa yang terjadi. Jangan kita jadi korban,” ujar pemilik rekening tak wajar senilai Rp 1,5 triliun itu.
Labora sebelumnya menyatakan akan melawan jika dieksekusi jaksa terkait putusan Mahkamah Agung yang menghukumnya 15 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar. Terpidana kasus pencucian uang serta penimbunan bahan bakar minyak dan kayu di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, ini juga menolak dikatakan menghilang.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Jaksa Agung HM Prasetyo mengimbau Labora menyerahkan diri. Untuk saat itu, pemerintah masih mencoba melakukan langkah persuasif agar tidak terjadi bentrokan dengan warga yang melindungi Labora.
Namun, jika upaya tersebut gagal, pemerintah akan melakukan melakukan upaya paksa.(JBS/kompas/mD)