Jabarsatu.com – Dirjen Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek memberikan arahan soal pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual di ruang Rapat Paripurna DPRD Jabar, Kamis (8/12/2014). Pengarahan diikuti oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Ketua DPRD Ineu Purwadewi Sundari dan pimpinan DPRD lainnya, para anggota DPRD, para kepala daerah di Jabar atau perwakilannya, serta para kepala dinas.
“Kegiatan ini menjadi pencerahan dan memberikan pemahaman terkait penerapan sistem akrual yang belum dipahami secara seksama,” ujar Ineu dalam sambutannya.
Ia mengatakan selama ini masih ditemukan perbedaan intepretasi dalam pengelolaan keuangan.
“Diharapkan akan ada pandangan atau persepsi yang sama dalam pengelolaan anggaran, apalagi yang menyampaikan langsung yang berkompeten,” katanya.
Sejumlah kendala yang ditemui dalam penyusunan anggaran selama ini diharapkan tidak lagi terjadi.
“Anggaran daerah memegang posisi sentral sehingga tidak heran pusat tegas dalam pengelolaan anggaran,” tutur Ineu.
Namun ia pun meminta supaya pemerintah pusat juga bisa memberikan keleluasaan yang masih dalam koridor hukum pada pemerintah daerah dalam menyusun anggaran.
“Mempertimbangkan situasi kondisi yang berbeda di daerah, maka tidak bisa disama ratakan,” katanya.
Pengarahan dilakukan di ruang rapat paripurna pun disebut Ineu merupakan bentuk efisiensi anggaran.(Jbs/dtc/md)